Golkar sebut TII berlebihan
Golkar sebut TII berlebihan
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, Transparency International Indonesia (TII) yang menyebut Partai Golkar tidak kooperatif terlalu berlebihan.
"Saya rasa TII sebagai lembaga swadaya masyarakat melampaui kewenangannya dan berlebihan menyebutkan kategori itu," ujar Hajriyanto saat dihubungi wartawan, Selasa (16/4/2013).
Mengenai transparansi keungan partai berlambang pohon beringin itu, Hajriyanto mengaku, selalu melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga tidak ada yang perlu dipersoalkan. "Dalam persoalan keuangan PG lapornya ke KPU," imbuhnya yang juga Wakil Ketua MPR itu.
Jika dikaitkan dengan hak masyarakat mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dia mengatakan, sebaiknya langsung datang ke kantor DPP Partai Golkar, pasalnya informasi keuangan masuk dalam kategori informasi yang tersedia setiap saat.
Dia juga mempertanyakan, apakah TII pernah datang ke kantor DPP Partai Golkar, karena masalah anggaran adanya di DPP partai. "Jika belum pernah datang (ke DPP) maka atas dasar apa menyatakan PG tidak transparan," tandasnya.
Sebelumnya, TII merilis hasil surveinya mengenai transparansi partai politik (parpol). Namun dari beberapa parpol di Senayan, TII mencatat Partai Golkar paling tidak kooperatif selama proses survei.
Peneliti TII Putut Aryo Saputro menjelaskan, dari sembilan parpol sangat beragam dalam memberikan respon terhadap survei ini. Menurutnya, dari delapan partai yang ada di Senayan, semuanya sangat kooperatif, dengan membuka diri untuk proses assessment dan audiensi. "Sama sekali tidak membuka komunikasi (Partai Golkar) dengan TII," ujar Putut.
"Saya rasa TII sebagai lembaga swadaya masyarakat melampaui kewenangannya dan berlebihan menyebutkan kategori itu," ujar Hajriyanto saat dihubungi wartawan, Selasa (16/4/2013).
Mengenai transparansi keungan partai berlambang pohon beringin itu, Hajriyanto mengaku, selalu melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga tidak ada yang perlu dipersoalkan. "Dalam persoalan keuangan PG lapornya ke KPU," imbuhnya yang juga Wakil Ketua MPR itu.
Jika dikaitkan dengan hak masyarakat mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dia mengatakan, sebaiknya langsung datang ke kantor DPP Partai Golkar, pasalnya informasi keuangan masuk dalam kategori informasi yang tersedia setiap saat.
Dia juga mempertanyakan, apakah TII pernah datang ke kantor DPP Partai Golkar, karena masalah anggaran adanya di DPP partai. "Jika belum pernah datang (ke DPP) maka atas dasar apa menyatakan PG tidak transparan," tandasnya.
Sebelumnya, TII merilis hasil surveinya mengenai transparansi partai politik (parpol). Namun dari beberapa parpol di Senayan, TII mencatat Partai Golkar paling tidak kooperatif selama proses survei.
Peneliti TII Putut Aryo Saputro menjelaskan, dari sembilan parpol sangat beragam dalam memberikan respon terhadap survei ini. Menurutnya, dari delapan partai yang ada di Senayan, semuanya sangat kooperatif, dengan membuka diri untuk proses assessment dan audiensi. "Sama sekali tidak membuka komunikasi (Partai Golkar) dengan TII," ujar Putut.
(mhd)
Explore More