UN molor, M Nuh dinilai paling bertanggung jawab
UN molor, M Nuh dinilai paling bertanggung jawab
A
A
A
Sindonews.com - Tindakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melempar tanggung jawab terlambatnya Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi terus mendapat kecaman. Kemendikbud dianggap tak sepantasnya melempar kesalahan pada PT Ghalia Indonesia Printing selaku salah satu percetakan pemenang tender pembuatan soal UN.
"Apapun yang terjadi dalam kasus keterlambatan, menterinyalah yang paling bertanggung jawab. Tetapi ketika menteri beralasan sangat teknis maka lakukanlah penyelidikan. Buktikan dimana kesalahan teknis itu dimana letaknya," ujar Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati melalui sambungan telepon kepada Sindonews, Senin (15/4/2013) malam.
Ia mengatakan, sampai sekarang Komisi X belum mendengar penjelasan resmi dari pemerintah mengenai penyebab keterlambatan pengiriman soal UN ke 11 provinsi. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya keterlambatan akibat ketidak profesionalan kontraktor.
"Sehingga ke depan kontraktor atau percetakan tersebut harus di black list," tandas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini
Karena itu, ia mempertanyakan, mengapa PT Ghalia Indonesia Printing bisa lolos menjadi salah satu dari lima kontraktor yang mencetak soal UN. Ia pun mencurigai, ada permainan dalam melakukan lelang tender pencetakan soal UN.
"Kontraktor itu kan melewati proses, mengapa dia terpilih. Kemudian, siapa yang memutuskan kontraktor itu terpilih. Apakah kriterianya memadai untuk melakukan pencetakan sebegitu banyak, apalagi dalam lingkup nasional. Kontraktor tidak berdiri sendiri, ada proses yang menyertai sebelumnya," jelasnya.
Ia menuturkan, UN merupakan kegiatan akademis yang menjadi pesta tahunan pelajar di Indonesia. Ia menilai, seharusnya hal-hal terkecil apapun bisa diantisipasi.
"Jadi menurut saya, karena ini rutinitas tahunan seyogyanya setiap tahun berubah menjadi lebih baik lagi. Bukan malah terjadi peristiwa seperti ini. Jadi ini masalah yang serius," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, terdapat 11 provinsi di Indonesia Bagian Tengah yang hari ini masih belum mengadakan UN. Dikarenakan keterlambatan naskah soal ujian yang masuk ke percetakan PT Ghalia Indonesia Printing.
Sebelumnya, Direktur PT Ghalia Indonesia Printing, Hamzah Lukman meminta maaf kepada semua pihak akibat keterlambatan naskah soal UN saat ini belum rampung. Dia beralasan, waktu yang diberikan Kemendikbud terlalu sempit yaitu 25 hari sedangkan menurut Hamzah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semuanya adalah 60 hari.
"Apapun yang terjadi dalam kasus keterlambatan, menterinyalah yang paling bertanggung jawab. Tetapi ketika menteri beralasan sangat teknis maka lakukanlah penyelidikan. Buktikan dimana kesalahan teknis itu dimana letaknya," ujar Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati melalui sambungan telepon kepada Sindonews, Senin (15/4/2013) malam.
Ia mengatakan, sampai sekarang Komisi X belum mendengar penjelasan resmi dari pemerintah mengenai penyebab keterlambatan pengiriman soal UN ke 11 provinsi. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya keterlambatan akibat ketidak profesionalan kontraktor.
"Sehingga ke depan kontraktor atau percetakan tersebut harus di black list," tandas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini
Karena itu, ia mempertanyakan, mengapa PT Ghalia Indonesia Printing bisa lolos menjadi salah satu dari lima kontraktor yang mencetak soal UN. Ia pun mencurigai, ada permainan dalam melakukan lelang tender pencetakan soal UN.
"Kontraktor itu kan melewati proses, mengapa dia terpilih. Kemudian, siapa yang memutuskan kontraktor itu terpilih. Apakah kriterianya memadai untuk melakukan pencetakan sebegitu banyak, apalagi dalam lingkup nasional. Kontraktor tidak berdiri sendiri, ada proses yang menyertai sebelumnya," jelasnya.
Ia menuturkan, UN merupakan kegiatan akademis yang menjadi pesta tahunan pelajar di Indonesia. Ia menilai, seharusnya hal-hal terkecil apapun bisa diantisipasi.
"Jadi menurut saya, karena ini rutinitas tahunan seyogyanya setiap tahun berubah menjadi lebih baik lagi. Bukan malah terjadi peristiwa seperti ini. Jadi ini masalah yang serius," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, terdapat 11 provinsi di Indonesia Bagian Tengah yang hari ini masih belum mengadakan UN. Dikarenakan keterlambatan naskah soal ujian yang masuk ke percetakan PT Ghalia Indonesia Printing.
Sebelumnya, Direktur PT Ghalia Indonesia Printing, Hamzah Lukman meminta maaf kepada semua pihak akibat keterlambatan naskah soal UN saat ini belum rampung. Dia beralasan, waktu yang diberikan Kemendikbud terlalu sempit yaitu 25 hari sedangkan menurut Hamzah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semuanya adalah 60 hari.
(kri)
Explore More