Penundaan UN, Kemendibud salahkan percetakan
Senin, 15 April 2013 - 22:32 WIB
Penundaan UN, Kemendibud salahkan percetakan
A
A
A
Sindonews.com - Inspeketur IV Inspektorat Jenderal Kemendikbud Amin Priatna menegaskan, pihaknya tidak bertanggung jawab atas pemilihan pemenang perusahaan percetakan yang mencetak lembar soal dan jawaban untuk pelaksanaan Ujian Nasional di tingkat SMA/MA/SMK tahun 2013.
Dia beralasan, semuannya itu sudah dilimpahkan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara pelaksanaan UN ini. Sehingga, mereka mengaku, tidak mempunyai wewenang dalam pemilihan perusahaan yang berhak memainkan proyek ini.
"Itu panitia yang menentukan layak atau tidak perusahaan percetakan yang melaksanakan. Kita tidak berwenang untuk ikut memilih," kata Amin dalam keterangan persnya di kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (15/4/2013) malam.
Anak buah Haryono Umar itu mengatakan, kesalahan itu sebenarnya memang tidak berada pada panitia pelaksana. Dia menuding, kemungkinan kesalahan terbesar justru ada di Manajemen Percetakan yang dalam hal ini PT Ghalia Indonesia Printing yan telah gagal dalam pelaksanaan proyek sesuai perjanjian. "Kelemahan ini sesungguhnya ada dalam manajemen pencetakan," tegasnya.
Dia kembali menegaskan, saat ini pihaknya juga masih menunggu hasil dari tim investigasi dalam mencari penyebab dalam kelalaian pelaksanaan ini. Dia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap perjanjian kontrak yang telah dilakukan dengan perusahaan yang dikabarkan milik salah seorang anggota Komisi X DPR.
"Karena ini memalukan. Mudah mudahan siapa yang salah akan kelihatan nanti. Kita juga akan memplejari poin per poin dari kontraknya untuk melihat siapa yang salah," tandasnya.
Dia beralasan, semuannya itu sudah dilimpahkan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara pelaksanaan UN ini. Sehingga, mereka mengaku, tidak mempunyai wewenang dalam pemilihan perusahaan yang berhak memainkan proyek ini.
"Itu panitia yang menentukan layak atau tidak perusahaan percetakan yang melaksanakan. Kita tidak berwenang untuk ikut memilih," kata Amin dalam keterangan persnya di kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (15/4/2013) malam.
Anak buah Haryono Umar itu mengatakan, kesalahan itu sebenarnya memang tidak berada pada panitia pelaksana. Dia menuding, kemungkinan kesalahan terbesar justru ada di Manajemen Percetakan yang dalam hal ini PT Ghalia Indonesia Printing yan telah gagal dalam pelaksanaan proyek sesuai perjanjian. "Kelemahan ini sesungguhnya ada dalam manajemen pencetakan," tegasnya.
Dia kembali menegaskan, saat ini pihaknya juga masih menunggu hasil dari tim investigasi dalam mencari penyebab dalam kelalaian pelaksanaan ini. Dia menambahkan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap perjanjian kontrak yang telah dilakukan dengan perusahaan yang dikabarkan milik salah seorang anggota Komisi X DPR.
"Karena ini memalukan. Mudah mudahan siapa yang salah akan kelihatan nanti. Kita juga akan memplejari poin per poin dari kontraknya untuk melihat siapa yang salah," tandasnya.
(mhd)
