Kemenag harus tingkatkan mutu pendidikan di madrasah
Sabtu, 13 April 2013 - 23:12 WIB
Kemenag harus tingkatkan mutu pendidikan di madrasah
A
A
A
Sindonews.com - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tinggal menghitung hari, semua siswa yang berkepentingan menghadapi ujian ini, tengah mempersiapkannya dengan matang.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi VIII DPR Amran mengatakan, DPR berharap agar Kementerian Agama (Kemenag) bersama Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diterima oleh sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah Aliyah (MA).
Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar MI, MTS, dan MA, bisa setara minimal dengan sekolah negeri pada umumnya. Saat ini ada sekitar 30 persen Sekolah Islam yang berada di Indonesia.
Menurutnya, persoalanya ialah sekolah Islam sangatlah keterbatasan dalam sarana dan prasarana, kualitas pengajar yang menunjang dan taraf pendidikan tidak berkembang. Selain itu, tidak banyak sekolah Islam negeri yang mampu bersaing dengan sekolah umum.
“Walaupun tidak semua Sekolah Islam tapi kualitas tidak bisa disamakan dengan sekolah umum lainya yang ada,” tandasnya saat dihubungi Koran Sindo, Sabtu (13/4/2013).
Amran mengatakan, banyak di antara guru honorer yang bekerja sebagai pengajar sekolah Islam seperti madrasah, yang menjadikan pekerjaan gurunya sebagai pekerjaan tambahan. "Tentunya, hal ini pasti akan menggangu sistem pengajaran para siswa," ucapnya.
Selain itu menurutnya, anggaran Kemenag untuk membangun sekolah madrasah berbeda dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menaikkan peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas anak didik.
“Kemendikbud mendapatkan anggaran sebesar Rp60 triliun. Sedangkan Kemenag hanya mendapatkan Rp39 triliun untuk pendidikan Islam, namun hal itu juga digunakan untuk membayar para guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan guru honorer, sehingga untuk menaikkan sarana dan prasarana dan kualitas anak didik, hanya bisa terserap sekitar 20 persen,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi VIII DPR Amran mengatakan, DPR berharap agar Kementerian Agama (Kemenag) bersama Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diterima oleh sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Madrasah Aliyah (MA).
Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar MI, MTS, dan MA, bisa setara minimal dengan sekolah negeri pada umumnya. Saat ini ada sekitar 30 persen Sekolah Islam yang berada di Indonesia.
Menurutnya, persoalanya ialah sekolah Islam sangatlah keterbatasan dalam sarana dan prasarana, kualitas pengajar yang menunjang dan taraf pendidikan tidak berkembang. Selain itu, tidak banyak sekolah Islam negeri yang mampu bersaing dengan sekolah umum.
“Walaupun tidak semua Sekolah Islam tapi kualitas tidak bisa disamakan dengan sekolah umum lainya yang ada,” tandasnya saat dihubungi Koran Sindo, Sabtu (13/4/2013).
Amran mengatakan, banyak di antara guru honorer yang bekerja sebagai pengajar sekolah Islam seperti madrasah, yang menjadikan pekerjaan gurunya sebagai pekerjaan tambahan. "Tentunya, hal ini pasti akan menggangu sistem pengajaran para siswa," ucapnya.
Selain itu menurutnya, anggaran Kemenag untuk membangun sekolah madrasah berbeda dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menaikkan peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas anak didik.
“Kemendikbud mendapatkan anggaran sebesar Rp60 triliun. Sedangkan Kemenag hanya mendapatkan Rp39 triliun untuk pendidikan Islam, namun hal itu juga digunakan untuk membayar para guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan guru honorer, sehingga untuk menaikkan sarana dan prasarana dan kualitas anak didik, hanya bisa terserap sekitar 20 persen,” tegasnya.
(maf)
