Jumlahnya menurun, sekolah menolak dana BOS
Jum'at, 05 April 2013 - 16:48 WIB
Jumlahnya menurun, sekolah menolak dana BOS
A
A
A
Sindonews.com - Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan kedua untuk tingkat SD atau SMP se-DIY sudah cair pada 1 April lalu. Namun jumlah bantuan yang dicairkan sekolah turun kali ini lebih sedikit dibandingkan triwulan pertama.
Hal itu terjadi karena dua sekolah swasta menolak pemberian bantuan dana dari pemerintah tersebut. Satu SMP berasal dari kabupaten Sleman, dan satu SMP lainnya dari Bantul.
"Kalau dana BOS triwulan pertama dicairkan sebesar Rp64.992.110, maka pada triwulan kedua ini turun menjadi Rp64.938.202.500," ungkap Ketua Manajemen BOS DIY, Singgih Raharjo SH MEd kepada wartawan di kantor Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (tekkomndik) DIY, di Yogyakarta, Jumat (5/4/2013).
Menurut Singgih, SMP di Sleman sudah menolak BOS sejak 2009 lalu. Sedangkan SMP di Bantul selain menolak pemberian dana BOS triwulan kedua juga mengembalikan dana BOS triwulan pertama.
Kedua sekolah swasta itu beralasan tidak memerlukan dana tersebut untuk biaya operasional sekolah. Mereka bisa mencukupi kebutuhan biaya pendidikan dari yayasan dan siswa.
"Sekolah swasta memang tidak diwajibkan untuk menerima dana BOS, berbeda dari sekolah negeri. Namun tetap ada koridor yang harus ditaati sekolah swasta meski tak menerima dana tersebut," tandasnya.
Singgih menyebutkan, sekolah swasta yang tak menerima dana BOS tetap harus memberikan kesempatan bagi siswa tidak mampu secara ekonomi untuk mengakses pendidikan. Siswa miskin juga dilarang ditarik pungutan sekolah.
Pungutan yang ditarik dari siswa pun harus berdasarkan rapat dewan guru dan komite sekolah. Dinas Pendidikan di kabupaten/kota beserta pemda setempat juga harus mengawasi dan mengendalikan pungutan dari sekolah swasta. "Pungutan di sekolah yang tak menerima BOS harus dalam batas kewajaran dan diawasi dinas pendidikan," ujarnya.
Singgih menambahkan, meski ada sekolah yang menolak dana BOS, pihaknya tetap mencairkan dana tersebut ke sekolah tepat waktu. DIY juga masih menjadi daerah yang pertama kali mencairkan dana tersebut ke rekening sekolah. "Kalau memang dananya sudah siap lebih baik memang secepatnya disalurkan," ungkapnya.
Hal itu terjadi karena dua sekolah swasta menolak pemberian bantuan dana dari pemerintah tersebut. Satu SMP berasal dari kabupaten Sleman, dan satu SMP lainnya dari Bantul.
"Kalau dana BOS triwulan pertama dicairkan sebesar Rp64.992.110, maka pada triwulan kedua ini turun menjadi Rp64.938.202.500," ungkap Ketua Manajemen BOS DIY, Singgih Raharjo SH MEd kepada wartawan di kantor Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (tekkomndik) DIY, di Yogyakarta, Jumat (5/4/2013).
Menurut Singgih, SMP di Sleman sudah menolak BOS sejak 2009 lalu. Sedangkan SMP di Bantul selain menolak pemberian dana BOS triwulan kedua juga mengembalikan dana BOS triwulan pertama.
Kedua sekolah swasta itu beralasan tidak memerlukan dana tersebut untuk biaya operasional sekolah. Mereka bisa mencukupi kebutuhan biaya pendidikan dari yayasan dan siswa.
"Sekolah swasta memang tidak diwajibkan untuk menerima dana BOS, berbeda dari sekolah negeri. Namun tetap ada koridor yang harus ditaati sekolah swasta meski tak menerima dana tersebut," tandasnya.
Singgih menyebutkan, sekolah swasta yang tak menerima dana BOS tetap harus memberikan kesempatan bagi siswa tidak mampu secara ekonomi untuk mengakses pendidikan. Siswa miskin juga dilarang ditarik pungutan sekolah.
Pungutan yang ditarik dari siswa pun harus berdasarkan rapat dewan guru dan komite sekolah. Dinas Pendidikan di kabupaten/kota beserta pemda setempat juga harus mengawasi dan mengendalikan pungutan dari sekolah swasta. "Pungutan di sekolah yang tak menerima BOS harus dalam batas kewajaran dan diawasi dinas pendidikan," ujarnya.
Singgih menambahkan, meski ada sekolah yang menolak dana BOS, pihaknya tetap mencairkan dana tersebut ke sekolah tepat waktu. DIY juga masih menjadi daerah yang pertama kali mencairkan dana tersebut ke rekening sekolah. "Kalau memang dananya sudah siap lebih baik memang secepatnya disalurkan," ungkapnya.
(maf)
