Namanya saja Demokrat, tapi sistemnya oligarki
Jum'at, 29 Maret 2013 - 18:33 WIB
Namanya saja Demokrat, tapi sistemnya oligarki
A
A
A
Sindonews.com - Prahara di tubuh Partai Demokrat seakan tidak pernah ada habisnya. Belum tuntasnya pemilihan Ketua Umum (Ketum) Demokrat, muncul konflik antar elite di partai berlambang biru ini.
Bahkan, sebelum diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB), muncul wacana untuk menjadikan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Ketum Demokrat.
Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Toto Sugiarto mempertanyakan, mengapa meski dari keluarga Cikeas, jika SBY dipilih jadi Ketum Demokrat. Jika SBY terpilih sebagai Ketum Demokrat, hal demikian menunjukkan adanya otoriterisme.
"Kenapa harus keluarga Cikeas, hanya SBY, itu memperlihatkan otoriterisme di sana. Untuk memperlihatkan oligarki disana, apalagi sistem yang berlaku bukan demokrasi. Sistem yang berlaku di Partai Demokrat itu namanya saja Demokrat, tetapi sistemnya oligarki," ungkapnya di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013).
Seperti diketahui, pada tanggal 30-31 Maret 2013 ini, Partai Demokrat akan menggelar KLB di Bali, untuk mencari Ketua Umum pengganti Anas Urbaningrum.
Sebelumnya, Lembaga Survei Nasional (LSN) baru mengeluarkan hasil surveinya terkait dengan calon Ketua Umum partau Demokrat (Ketum PD). Dari hasil survei itu menyatakan, masyarakat tidak mengharapkan Ketua Majelis Partai SBY menjabat sebagai Ketum Demokrat.
"Mayoritas publik tidak menyetujui Presiden SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Publik menilai Presiden SBY tidak konsisten," kata Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry dalam siaran resminya yang diterima Sindonews.
Bahkan, sebelum diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB), muncul wacana untuk menjadikan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Ketum Demokrat.
Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Toto Sugiarto mempertanyakan, mengapa meski dari keluarga Cikeas, jika SBY dipilih jadi Ketum Demokrat. Jika SBY terpilih sebagai Ketum Demokrat, hal demikian menunjukkan adanya otoriterisme.
"Kenapa harus keluarga Cikeas, hanya SBY, itu memperlihatkan otoriterisme di sana. Untuk memperlihatkan oligarki disana, apalagi sistem yang berlaku bukan demokrasi. Sistem yang berlaku di Partai Demokrat itu namanya saja Demokrat, tetapi sistemnya oligarki," ungkapnya di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2013).
Seperti diketahui, pada tanggal 30-31 Maret 2013 ini, Partai Demokrat akan menggelar KLB di Bali, untuk mencari Ketua Umum pengganti Anas Urbaningrum.
Sebelumnya, Lembaga Survei Nasional (LSN) baru mengeluarkan hasil surveinya terkait dengan calon Ketua Umum partau Demokrat (Ketum PD). Dari hasil survei itu menyatakan, masyarakat tidak mengharapkan Ketua Majelis Partai SBY menjabat sebagai Ketum Demokrat.
"Mayoritas publik tidak menyetujui Presiden SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Publik menilai Presiden SBY tidak konsisten," kata Direktur Eksekutif LSN Umar S Bakry dalam siaran resminya yang diterima Sindonews.
(maf)
