Semua parpol harusnya mengkritisi pemerintah
Senin, 27 Mei 2013 - 14:23 WIB
Semua parpol harusnya mengkritisi pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Sebenarnya partai politik (Parpol) bisa memisahkan diri dari pemerintahan ketika tokoh yang mereka usung masuk ke dalam pemerintahan termasuk terpilih sebagai Presiden.
Parpol harusnya menjadi pengawas kinerja pemerintah, bukan justru mendukung seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Parpol harusnya jangan terlalu jauh masuk dalam pemerintah harusnya mereka mengawasi," kata Pengamat Politik, Irman Putra Sidin dalam diskusi bertemakan "Mengatasi Apatisme Publik Terhadap Partai Politik" di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Kenyataanya, lanjut Irman, partai saat ini lebih banyak mendukung kinerja pemerintah, khususnya mereka yang berada di dalam koalisi.
"Mereka (partai) ini kan untuk rakyat dan harus mengawasi (pemerintah) tetapi kenyataanya parpol tidak semudah itu," terangnya.
Irman berharap sikap ini bisa berubah pasca Pemilu 2014. Disarankan parpol yang tokohnya menjadi kepala negara harus mengikhlaskan untuk rakyat, dan siap untuk dikritisi meski dari partainya sendiri.
"Misal Partai Golkar di 2014 calonnya terpilih, maka sudah sepatutnya mereka mewakafkan tokohnya dan menjauhkan partai dari pemerintahan," tuntasnya.
Parpol harusnya menjadi pengawas kinerja pemerintah, bukan justru mendukung seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Parpol harusnya jangan terlalu jauh masuk dalam pemerintah harusnya mereka mengawasi," kata Pengamat Politik, Irman Putra Sidin dalam diskusi bertemakan "Mengatasi Apatisme Publik Terhadap Partai Politik" di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2013).
Kenyataanya, lanjut Irman, partai saat ini lebih banyak mendukung kinerja pemerintah, khususnya mereka yang berada di dalam koalisi.
"Mereka (partai) ini kan untuk rakyat dan harus mengawasi (pemerintah) tetapi kenyataanya parpol tidak semudah itu," terangnya.
Irman berharap sikap ini bisa berubah pasca Pemilu 2014. Disarankan parpol yang tokohnya menjadi kepala negara harus mengikhlaskan untuk rakyat, dan siap untuk dikritisi meski dari partainya sendiri.
"Misal Partai Golkar di 2014 calonnya terpilih, maka sudah sepatutnya mereka mewakafkan tokohnya dan menjauhkan partai dari pemerintahan," tuntasnya.
(lns)
