Dianggap kurang jelas, DPR tahan anggaran kurikulum Kemendiknas
Selasa, 26 Maret 2013 - 21:02 WIB
Dianggap kurang jelas, DPR tahan anggaran kurikulum Kemendiknas
A
A
A
Sindonews.com - Panitia Kerja (Panja) Kurikulum DPR masih belum memberikan persetujuan untuk menurunkan anggaran kurikulum senilai Rp2,491 triliun.
Anggota Panja Kurikulum Komisi X DPR Wayan Koster mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus memperjelas program apa yang akan dilakukan di kurikulum baru dan juga jenis belanja lainnya yang berbunyi mata anggaran kurikulum 2013.
Politikus PDIP ini menegaskan, jika keduanya belum jelas maka panja tidak berani untuk menyetujui dikeluarkannya anggaran kurikulum padahal kurikulum akan dimulai pada Juli nanti. Wayan juga mendesak pemerintah untuk kembali menyusun anggaran kurikulum dengan lebih hati-hati.
Kemendikbud juga harus melibatkan BPK, BPKP dan KPK untuk mengawasi penyusunan dan implementasi anggaran. Selain DPR, dia menyatakan, masyarakat juga akan turut mengawasi pemakaiannya.
"ICW sudah meminta KPK untuk mengawasi anggaran Kurikulum. Laporan ICW itu harus jadi peringatan untuk semua. Kalau anggaran belum clear kami tidak berani untuk menyetujui," katanya pada Rapat Kerja Panja Kurikulum dengan Kemendikbud di Senayan, Selasa (26/3/2013).
Dalam rapat ini mayoritas anggota panja meminta penjelasan mengenai anggaran generik atau umum yang ada pada total anggaran kurikulum senilai Rp2,491 triliun tersebut.
Mereka menilai, anggaran kurikulum yang benar-benar menyebutkan anggaran kurikulum hanya Rp631,3 miliar. Sementara, ada Rp1,1 triliun sifatnya masih generic atau tidak menyebutkan secara eksplisit untuk program kurikulum baru.
Anggota Panja Kurikulum Komisi X DPR Wayan Koster mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus memperjelas program apa yang akan dilakukan di kurikulum baru dan juga jenis belanja lainnya yang berbunyi mata anggaran kurikulum 2013.
Politikus PDIP ini menegaskan, jika keduanya belum jelas maka panja tidak berani untuk menyetujui dikeluarkannya anggaran kurikulum padahal kurikulum akan dimulai pada Juli nanti. Wayan juga mendesak pemerintah untuk kembali menyusun anggaran kurikulum dengan lebih hati-hati.
Kemendikbud juga harus melibatkan BPK, BPKP dan KPK untuk mengawasi penyusunan dan implementasi anggaran. Selain DPR, dia menyatakan, masyarakat juga akan turut mengawasi pemakaiannya.
"ICW sudah meminta KPK untuk mengawasi anggaran Kurikulum. Laporan ICW itu harus jadi peringatan untuk semua. Kalau anggaran belum clear kami tidak berani untuk menyetujui," katanya pada Rapat Kerja Panja Kurikulum dengan Kemendikbud di Senayan, Selasa (26/3/2013).
Dalam rapat ini mayoritas anggota panja meminta penjelasan mengenai anggaran generik atau umum yang ada pada total anggaran kurikulum senilai Rp2,491 triliun tersebut.
Mereka menilai, anggaran kurikulum yang benar-benar menyebutkan anggaran kurikulum hanya Rp631,3 miliar. Sementara, ada Rp1,1 triliun sifatnya masih generic atau tidak menyebutkan secara eksplisit untuk program kurikulum baru.
(kri)
