Busyro: Fungsi parpol tidak jelas
A
A
A
Sindonews.com - Fungsi partai politik (Parpol) saat ini sudah tidak jelas. Terkesan hanya dijadikan instrumen coorporate, dan dinasti politik. Bukan justru sebagai instrumen penyalur aspirasi rakyat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang pencegahan Busyro Muqoddas dalam acara diskusi bertema 'Caleg dan Pencegahan Korupsi Politik' di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Kondisi itu, lanjut Busyro berimbas pada kualitas wakil rakyat yang makin lemah. Relasi antara parpol dengan masyarakat hanya bersifat transaksional.
Menurut Busryo, tidak ada sejumlah program inovatif parpol yang memberikan pendidikan politik kepada rakyat. "Dengan kualitas masyarakat seperti ini bagaimana ? Yang jelas terjadi kontrol yang lemah. Sulit melakukan kontrol," ujar Busyro, Rabu (20/3/2013).
Lebih lanjut Busyro mengatakan, fungsi parpol yang dijadikan instrumen coorporate dan instrumen dinasti politik tidak membawa manfaat berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia.
"Berwatak coorporate bisnis, bisnis sekarang ini kapitalistik dan pragmatis. Parpol penting dan harus diperkuat namun, kalau berparpol hanya orang-orang yang berfinansial, coorporate, darah biru, maka parpol itu jadi dinasti politik," katanya.
Parpol yang berwatak kapitalis dan bersifat dinasti tidak mengkehendaki keberadaan masyarakat yang cerdas. Melainkan, mengharapkan pergeseran budaya pada masyarakat yang menjadi permisif.
Otomatis, lanjut dia, kualitas DPR semakin terpuruk. Karena terjadi pergeseran ketatanegaraan yang mulanya menjunjung demokrasi menjadi korporatokrasi dan kleptokrasi.
"Parpol pragmatis tidak mengkehendaki masyarakat kritis. Kualitas DPR bagaimana? Terjadi pergeseran ketatanegaraan dari negara demokrasi menjadi korporatokrasi dan kleptokrasi. Terjadi pencurian-pencurian APBN/APBD maupun sumber daya alam," pungkasnya.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang pencegahan Busyro Muqoddas dalam acara diskusi bertema 'Caleg dan Pencegahan Korupsi Politik' di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Kondisi itu, lanjut Busyro berimbas pada kualitas wakil rakyat yang makin lemah. Relasi antara parpol dengan masyarakat hanya bersifat transaksional.
Menurut Busryo, tidak ada sejumlah program inovatif parpol yang memberikan pendidikan politik kepada rakyat. "Dengan kualitas masyarakat seperti ini bagaimana ? Yang jelas terjadi kontrol yang lemah. Sulit melakukan kontrol," ujar Busyro, Rabu (20/3/2013).
Lebih lanjut Busyro mengatakan, fungsi parpol yang dijadikan instrumen coorporate dan instrumen dinasti politik tidak membawa manfaat berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia.
"Berwatak coorporate bisnis, bisnis sekarang ini kapitalistik dan pragmatis. Parpol penting dan harus diperkuat namun, kalau berparpol hanya orang-orang yang berfinansial, coorporate, darah biru, maka parpol itu jadi dinasti politik," katanya.
Parpol yang berwatak kapitalis dan bersifat dinasti tidak mengkehendaki keberadaan masyarakat yang cerdas. Melainkan, mengharapkan pergeseran budaya pada masyarakat yang menjadi permisif.
Otomatis, lanjut dia, kualitas DPR semakin terpuruk. Karena terjadi pergeseran ketatanegaraan yang mulanya menjunjung demokrasi menjadi korporatokrasi dan kleptokrasi.
"Parpol pragmatis tidak mengkehendaki masyarakat kritis. Kualitas DPR bagaimana? Terjadi pergeseran ketatanegaraan dari negara demokrasi menjadi korporatokrasi dan kleptokrasi. Terjadi pencurian-pencurian APBN/APBD maupun sumber daya alam," pungkasnya.
(lns)