Faktor yang menyebabkan KPU dituding tidak konsisten
Kamis, 21 Februari 2013 - 16:33 WIB
Faktor yang menyebabkan KPU dituding tidak konsisten
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sering dituding tidak konsisten dalam melaksanakan tahapan pemilu, karena kebijakan yang telah ditetapkan sering berubah. Namun, perubahan itu, bukan disebabkan dari internal KPU sendiri.
Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah menyampaikan beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan KPU berubah. Misalnya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berbeda dengan kebijakan telah diambil KPU.
Dia menyampaikan, dari sisi praturan KPU yang sudah dibuat juga sebenarnya relatif sudah stabil. "Hal inilah KPU sering dibilang tidak konsisten, padahal berubahnya (kebijakan KPU) itu bukan karena faktor dari kita sendiri, tapi karena faktor itu tadi," ujarnya ketika berbincang di Gedung Sindo, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2013).
Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU lainnya Arif Budiman menambahkan, adanya putusan MK dan DKPP tidak bisa dihindari. Sebab, mengacu undang-undang yang ada, untuk mengajukan gugatan terhadap kebijakan yang diambil KPU itu dimungkinkan. "Misalnya diperintahkan KPU untuk melakukan pemilihan ulang, itukan perintah undang-undang," tukasnya.
Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah menyampaikan beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan KPU berubah. Misalnya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berbeda dengan kebijakan telah diambil KPU.
Dia menyampaikan, dari sisi praturan KPU yang sudah dibuat juga sebenarnya relatif sudah stabil. "Hal inilah KPU sering dibilang tidak konsisten, padahal berubahnya (kebijakan KPU) itu bukan karena faktor dari kita sendiri, tapi karena faktor itu tadi," ujarnya ketika berbincang di Gedung Sindo, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2013).
Pada kesempatan yang sama, Komisioner KPU lainnya Arif Budiman menambahkan, adanya putusan MK dan DKPP tidak bisa dihindari. Sebab, mengacu undang-undang yang ada, untuk mengajukan gugatan terhadap kebijakan yang diambil KPU itu dimungkinkan. "Misalnya diperintahkan KPU untuk melakukan pemilihan ulang, itukan perintah undang-undang," tukasnya.
(kur)
