Harus ada perubahan paradigma, pejabat tidak mengharap gaji
Kamis, 21 Februari 2013 - 05:01 WIB
Harus ada perubahan paradigma, pejabat tidak mengharap gaji
A
A
A
Sindonews.com - Para kepala daerah, mengeluarkan uneg-unegnya terkait gaji, dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Para kepala daerah itu, seperti gubernur, wali kota, bupati, meminta kenaikan gaji.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengungkapkan, bukan porsinya lagi, jika kepala daerah meminta untuk dinaikkan gajinya.
"Tapi yang lebih penting adalah merubah paradigma berpikir dari para kepala daerah ini. Mereka menjadi kepala daerah, bukan justru mengharapkan gaji, harusnya berharap agar bisa mengabdi kepada rakyatnya," ucapnya saat dihubungi Sindonews, Kamis (21/2/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, seharusnya para kepala daerah ini, sejak dari dilantik, segera menghilangkan orientasi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, karena mumpun jadi pejabat.
"Jangan berpikir untuk ekonomi pribadinya saja, minta dinaikkan gajinya, justru kepala daerah itu harus berpikir untuk tidak mengharapkan gaji. Sehingga tidak terpikirkan lagi untuk naik gaji, itu kalau paradigma para pejabat sudah berubah," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Presiden SBY mengaku setuju, jika gaji kepala daerah, seperti gubernur, wali kota, atau bupati dinaikkan.
Hal itu dikatakan SBY dalam membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Rakernas ke-X Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu 20 Februari 2013.
"Oleh karena itu, menjadi tidak adil kalau gaji bupati, wali kota, gubernur tidak naik-naik setelah delapan tahun ini," ujar SBY menanggapi permintaan Ketua Apkasi, Isran Noor.
SBY mengakui, sebenarnya mengenai upaya menaikkan gaji kepala daerah ini, sudah menugasi Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang dikoordinasikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono.
"Bikin dengan tepat, sandingkan dengan yang lain-lain, karena dalam jangkauan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) kita, maka segera diimplementasikan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa diimplementasikan," ucap SBY.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti mengungkapkan, bukan porsinya lagi, jika kepala daerah meminta untuk dinaikkan gajinya.
"Tapi yang lebih penting adalah merubah paradigma berpikir dari para kepala daerah ini. Mereka menjadi kepala daerah, bukan justru mengharapkan gaji, harusnya berharap agar bisa mengabdi kepada rakyatnya," ucapnya saat dihubungi Sindonews, Kamis (21/2/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, seharusnya para kepala daerah ini, sejak dari dilantik, segera menghilangkan orientasi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, karena mumpun jadi pejabat.
"Jangan berpikir untuk ekonomi pribadinya saja, minta dinaikkan gajinya, justru kepala daerah itu harus berpikir untuk tidak mengharapkan gaji. Sehingga tidak terpikirkan lagi untuk naik gaji, itu kalau paradigma para pejabat sudah berubah," pungkasnya.
Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, Presiden SBY mengaku setuju, jika gaji kepala daerah, seperti gubernur, wali kota, atau bupati dinaikkan.
Hal itu dikatakan SBY dalam membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Rakernas ke-X Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu 20 Februari 2013.
"Oleh karena itu, menjadi tidak adil kalau gaji bupati, wali kota, gubernur tidak naik-naik setelah delapan tahun ini," ujar SBY menanggapi permintaan Ketua Apkasi, Isran Noor.
SBY mengakui, sebenarnya mengenai upaya menaikkan gaji kepala daerah ini, sudah menugasi Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang dikoordinasikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Boediono.
"Bikin dengan tepat, sandingkan dengan yang lain-lain, karena dalam jangkauan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) kita, maka segera diimplementasikan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa diimplementasikan," ucap SBY.
(maf)
