Hanura: SBY itu Presiden Indonesia bukan Presiden Demokrat
Senin, 11 Februari 2013 - 12:56 WIB
Hanura: SBY itu Presiden Indonesia bukan Presiden Demokrat
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sudah bertindak terlalu jauh dalam menyelesaikan prahara di tubuh Partai Demokrat. Presiden SBY dinilai sudah seharusnya lebih mementingkan negara ketimbang hanya mengurusi persoalan partai saja.
Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin menilai, presiden seharusnya bisa memposisikan diri sebagai pemimpin seluruh partai dan rakyat, dan bukan hanya Partai Demokrat semata.
"Dia presiden Indonesia, bukan presiden salah satu partai," kata Saleh saat berbincang dengan Sindonews di MNC Tower, Jakarta, Senin (11/2/2013).
Anggota Komisi V DPR RI itu pun menganggap, stabilitas negara baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat dipastikan akan terganggu akibat aksi yang dilakukan ketua dewan pembina Partai Demokrat tersebut.
"Walaupun ini bukan melanggar hukum, tapi ini kembali lagi namanya orang tapi pasti pemikirannya terbagi. Pastinya ini akan menggangu jalannya pemerintahan," tegasnya.
Ditambahkan Saleh, SBY sendiri jelas telah melanggar komitmennya untuk fokus kepada pemerintahan dibandingkan dengan mengurusi partainya. Oleh karena itu, sudah seharusnya SBY berhenti untuk mengurusi persoalan partai dan fokus mengurusi negara.
"Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu SBY mengarahkan agar para menteri lebih konsetrasi kerja daripada waktunya dicurahkan untuk parpol. Namun, saat ini itu dilanggar sendiri oleh SBY. Ini kan sangat disayangkan," tandasnya.
Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin menilai, presiden seharusnya bisa memposisikan diri sebagai pemimpin seluruh partai dan rakyat, dan bukan hanya Partai Demokrat semata.
"Dia presiden Indonesia, bukan presiden salah satu partai," kata Saleh saat berbincang dengan Sindonews di MNC Tower, Jakarta, Senin (11/2/2013).
Anggota Komisi V DPR RI itu pun menganggap, stabilitas negara baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat dipastikan akan terganggu akibat aksi yang dilakukan ketua dewan pembina Partai Demokrat tersebut.
"Walaupun ini bukan melanggar hukum, tapi ini kembali lagi namanya orang tapi pasti pemikirannya terbagi. Pastinya ini akan menggangu jalannya pemerintahan," tegasnya.
Ditambahkan Saleh, SBY sendiri jelas telah melanggar komitmennya untuk fokus kepada pemerintahan dibandingkan dengan mengurusi partainya. Oleh karena itu, sudah seharusnya SBY berhenti untuk mengurusi persoalan partai dan fokus mengurusi negara.
"Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu SBY mengarahkan agar para menteri lebih konsetrasi kerja daripada waktunya dicurahkan untuk parpol. Namun, saat ini itu dilanggar sendiri oleh SBY. Ini kan sangat disayangkan," tandasnya.
(kri)
