Urus negara tak bisa disambi-sambi urus parpol

Sindonews.com - Langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengumumkan akan mengambil alih seluruh kendali Partai Demokrat menggantikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dinilai tidak etis oleh kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sebagai Presiden, seharusnya SBY tidak melulu bicara soal partai politik (parpol).

"Tapi karena ini menyangkut soal negara dan kepentingan rakyat, maka patut kita ingatkan bahwa bangsa ini masih carut marut," ujar anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo kepada Sindonews, Minggu (10/2/2013).

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, lanjut politikus Partai Golkar ini, SBY harusnya fokus mengelola pemerintahan bukan fokus terhadap partainya.

"Tidak bisa ngurusi negara dan pemerintahan, disambi mengurus partai," tukas pria akrab disapa Bamsoet ini.

Menurutnya, kepala negara harus mendahulukan kepentingan negara, bukan kepentingan partai atau kelompoknya.

Seperti diberikan sebelumnya, semakin menurunnya elektabilitas Partai Demokrat membuat SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat turun tangan. Hal itu berimbas pada kisruh internal yang semakin memanas akhir-akhir ini.

SBY yang juga sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengambil langsung seluruh kendali Partai Demokrat dengan mengeluarkan delapan poin yang menjadi agenda prioritas yang akan dilakukan untuk menyelamatkan partai dari keterpurukan.

"Ketua Majelis Tinggi partai bertugas, berwenang, dan bertanggung jawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai," ujar SBY, saat konferensi pers di Cikeas, Jumat, 8 Februari 2013.