Menjelang Pemilu, parpol dan kader saling jegal
A
A
A
Sindonews.com - Satu tahun menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, kondisi politik di tanah air semakin meningkat. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memanas ketika Presidennya ditangkap dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemudian internal Demokrat ribut soal elektabilitas yang semakin turun.
Menanggapi kondisi itu, pengamat politik Zulfikar Ghazali menilai wajar jika situasi politik menjelang Pemilu meningkat, dan banyak politikus maupun Parpol yang saling menjegal satu sama lain.
"Politik itu hidup, dalam kajian itu saat pemilihan umum mereka (parpol dan politikus) untuk cari suara, tiap hari main politik, kalau kejahatan bisa saling menjegal memang, dan seperti itu," jelas Zulfikar saat dihubungi Sindonews, Selasa (5/2/2013).
Menurut Zulfikar, situasi saling jegal tersebut tak lepas dari tidak adanya penjabaran dalam konstitusi mengenai pola rekrutmen politikus dari parpol, sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan harapan.
"Karena penjabaran konstitusinya tidak ada, kan lebih lanjut tidak bagus, rekrutmen (politikus) juga tidak bagus," tegasnya.
Dia mengatakan dalam hal ini parpol lah yang harus selektif dalam merekrut politikus mereka, sehingga dapat menghasilkan situasi politik yang bersih di Indonesia.
"Bukan kurang tetapi memang tidak ada, partai membuka rekrutmen untuk politikus barunya masuk. Harusnya ada track recordnya, sudah biasa bekerja di dunia politik atau tidak. Yah kalau ini lemah, seperti saat ini lah situasinya," tandasnya.
Menanggapi kondisi itu, pengamat politik Zulfikar Ghazali menilai wajar jika situasi politik menjelang Pemilu meningkat, dan banyak politikus maupun Parpol yang saling menjegal satu sama lain.
"Politik itu hidup, dalam kajian itu saat pemilihan umum mereka (parpol dan politikus) untuk cari suara, tiap hari main politik, kalau kejahatan bisa saling menjegal memang, dan seperti itu," jelas Zulfikar saat dihubungi Sindonews, Selasa (5/2/2013).
Menurut Zulfikar, situasi saling jegal tersebut tak lepas dari tidak adanya penjabaran dalam konstitusi mengenai pola rekrutmen politikus dari parpol, sehingga menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan harapan.
"Karena penjabaran konstitusinya tidak ada, kan lebih lanjut tidak bagus, rekrutmen (politikus) juga tidak bagus," tegasnya.
Dia mengatakan dalam hal ini parpol lah yang harus selektif dalam merekrut politikus mereka, sehingga dapat menghasilkan situasi politik yang bersih di Indonesia.
"Bukan kurang tetapi memang tidak ada, partai membuka rekrutmen untuk politikus barunya masuk. Harusnya ada track recordnya, sudah biasa bekerja di dunia politik atau tidak. Yah kalau ini lemah, seperti saat ini lah situasinya," tandasnya.
(lns)