Marzuki: Setjen DPR selalu WTP sejak 2009-2011
Selasa, 22 Januari 2013 - 19:39 WIB
Marzuki: Setjen DPR selalu WTP sejak 2009-2011
A
A
A
Sindonews.com- Ketua DPR Marzuki Alie mengaku, seluruh pimpinan DPR sepakat dan sudah melakukan berbagai upaya untuk membenahi lembaga DPR. Padahal yang dapat mengatur anggota DPR secara ril sejatinya adalah fraksi-fraksi.
Karena itu, para pimpinan DPR pun selalu mengadakan rapat dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk mengatur anggota-anggotanya. "Jika ada yang malas ikut rapat DPR, maka kita koordinasi dengan alat-alat kelengkapan di DPR agar diingatkan,” tegas Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2013).
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengklaim, bahwa kesetjenan DPR yang menjadi kewenangan pimpinan sejatinya sudah banyak kemajuan meski belum maksimal sepenuhnya. Dia juga mengatakan bahwa Sekjen DPR sudah berusaha melakukan perubahan sesuai dengan arahan pimpinan DPR.
"Tapi karena organisasi kesetjenan DPR sangat besar, maka masih ada yang belum maksimal ya dibenahi," katanya.
Marzuki menuturkan, pada awal penugasan sebagai Ketua DPR tahun 2009, dia telah memanggil sekjen dan seluruh deputinya, bahwa tak ada satupun proyek pimpinan di DPR. Hal tersebut, tutur dia, selalu diingatkan agar jangan sampai diterima jika ada orang yang mengaku membawa proyek ketua DPR.
"Saya tekankan juga bahwa selama kepempinan saya di DPR, maka tak boleh ada pejabat kesetjenan yang harus di penjara karena kasus korupsi," tegasnya.
Sejak 2009 sampai dengan 2011, ujar Marzuki, Setjen DPR selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas audit laporan keuangan BPK. "Setjen DPR juga meraih pengharagaan dari menteri keuangan atas keberhasilan menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah," tuturnya.
Karena itu, para pimpinan DPR pun selalu mengadakan rapat dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk mengatur anggota-anggotanya. "Jika ada yang malas ikut rapat DPR, maka kita koordinasi dengan alat-alat kelengkapan di DPR agar diingatkan,” tegas Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2013).
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengklaim, bahwa kesetjenan DPR yang menjadi kewenangan pimpinan sejatinya sudah banyak kemajuan meski belum maksimal sepenuhnya. Dia juga mengatakan bahwa Sekjen DPR sudah berusaha melakukan perubahan sesuai dengan arahan pimpinan DPR.
"Tapi karena organisasi kesetjenan DPR sangat besar, maka masih ada yang belum maksimal ya dibenahi," katanya.
Marzuki menuturkan, pada awal penugasan sebagai Ketua DPR tahun 2009, dia telah memanggil sekjen dan seluruh deputinya, bahwa tak ada satupun proyek pimpinan di DPR. Hal tersebut, tutur dia, selalu diingatkan agar jangan sampai diterima jika ada orang yang mengaku membawa proyek ketua DPR.
"Saya tekankan juga bahwa selama kepempinan saya di DPR, maka tak boleh ada pejabat kesetjenan yang harus di penjara karena kasus korupsi," tegasnya.
Sejak 2009 sampai dengan 2011, ujar Marzuki, Setjen DPR selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas audit laporan keuangan BPK. "Setjen DPR juga meraih pengharagaan dari menteri keuangan atas keberhasilan menyusun laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah," tuturnya.
(kri)
