Kurikulum baru tak anggarkan pelatihan guru
Jum'at, 21 Desember 2012 - 08:08 WIB
Kurikulum baru tak anggarkan pelatihan guru
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menganggarkan pada kurikulum baru pada APBN 2013 sebesar Rp513 miliar, namun tidak menganggarkan pelatihan untuk guru pada kurikulum baru nanti.
Yang ada hanyalah anggaran bimbingan teknis di Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) sebesar Rp114,4 miliar.
Bahkan anggaran di Direktorat Pembinaan SD sebesar Rp269,3 miliar dan Direktorat Pembinaan SMP Rp130,2 miliar juga tidak menyebutkan pelatihan melainkan hanya menyebut anggaran pelaksanaan kurikulum. Sementara anggaran sisanya untuk penyediaan buku pegangan guru dan murid.
Anggota Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR Ferdiansyah menyayangkan, karena bimbingan teknis itu sama sekali beda dengan pelatihan. Apalagi tahun depan pelaksanaan kurikulum secara bertahap yang akan dilakukan di kelas I, IV, VII dan X akan merekrut 1.180 guru untuk mampu mengajarkan kurikulum baru.
Dia juga mengkritik, metode pelatihan kurikulum baru yang dinamakan Master Teacher dimana guru yang sudah dibimbing harus mampu mengajarkan materi kurikulum yang sudah didapat ke guru lainnya.
"Master Teacher itu ibaratnya MLM. Pemerintah pun tidak dapat menjamin apakah guru itu mampu menurunkan materi kurikulum ke guru berikutnya sesuai dengan yang diajarkan. Pasti ada misscomunication," katanya di Jakarta, 20/12/2012).
Dia menilai, jika anggaran pelatihan untuk guru tidak ada bagaimana pemerintah memastikan guru itu mampu mengajar metode tematik integrative kepada siswa SD. Padahal pelaksanaan kurikulum yang baik itu terjadi dengan metode trial and error pada saat pelatihan.
Selain itu, guru yang akan dibimbing yang dipilih dari guru yang mempunyai nilai terbaik di Uji Kompetensi Guru (UKG) juga bukan merupakan jaminan karena pelaksanaan UKG sendiri berantakan baik dari segi teknis maupun proses penilaian.
Sebelumnya, baik pengamat pendidikan maupun dari asosiasi guru sendiri menilai pelatihan guru sangat penting dilakukan sebelum kurikulum dilaksanakan karena guru merupakan ujung tombak pendidikan. Ferdi melanjutkan, jika memang guru tidak sempat dilatih maka sebaiknya pemerintah menunda pelaksaaannya hingga guru siap.
Ferdiansyah mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang resah tentang rencana perubahan kurikulum tersebut. Berdasarkan, hasil kunjungan kerja ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terungkap masih banyak masyarakat, termasuk guru yang resah akan hal itu.
"Bahkan sambutan Gubernur Kalimantan Selatan sangat jelas, bahwa rakyat masih resah terhadap rencana perubahan kurikulum," ujarnya.
Alasan keresahan itu berdasar atas belum siapnya para guru untuk menghadapi perubahan tersebut. Disamping itu, sarana dan prasarana juga masih belum memadai, khususnya di daerah-daerah.
Guru-guru di Banjarmasin pula masih belum mengetahui substansi dari kurikulum baru melainkan hanya mengetahuinya dari pemberitaan di media. Oleh karena itu, dia beranggapan bahwa pemerintah terlalu ambisius untuk melakukan kebijakan besar merubah kurikulum pendidikan.
Ditegaskan, perubahan kurikulum merupakan kebijakan nasional yang harus dipersiapkan secara matang. "Untuk KTSP saja butuh tiga tahun, bagaimana mungkin yang sekarang ini hanya dipersiapkan selama enam bulan. Terlalu cepat," ucapnya.
Yang ada hanyalah anggaran bimbingan teknis di Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) sebesar Rp114,4 miliar.
Bahkan anggaran di Direktorat Pembinaan SD sebesar Rp269,3 miliar dan Direktorat Pembinaan SMP Rp130,2 miliar juga tidak menyebutkan pelatihan melainkan hanya menyebut anggaran pelaksanaan kurikulum. Sementara anggaran sisanya untuk penyediaan buku pegangan guru dan murid.
Anggota Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR Ferdiansyah menyayangkan, karena bimbingan teknis itu sama sekali beda dengan pelatihan. Apalagi tahun depan pelaksanaan kurikulum secara bertahap yang akan dilakukan di kelas I, IV, VII dan X akan merekrut 1.180 guru untuk mampu mengajarkan kurikulum baru.
Dia juga mengkritik, metode pelatihan kurikulum baru yang dinamakan Master Teacher dimana guru yang sudah dibimbing harus mampu mengajarkan materi kurikulum yang sudah didapat ke guru lainnya.
"Master Teacher itu ibaratnya MLM. Pemerintah pun tidak dapat menjamin apakah guru itu mampu menurunkan materi kurikulum ke guru berikutnya sesuai dengan yang diajarkan. Pasti ada misscomunication," katanya di Jakarta, 20/12/2012).
Dia menilai, jika anggaran pelatihan untuk guru tidak ada bagaimana pemerintah memastikan guru itu mampu mengajar metode tematik integrative kepada siswa SD. Padahal pelaksanaan kurikulum yang baik itu terjadi dengan metode trial and error pada saat pelatihan.
Selain itu, guru yang akan dibimbing yang dipilih dari guru yang mempunyai nilai terbaik di Uji Kompetensi Guru (UKG) juga bukan merupakan jaminan karena pelaksanaan UKG sendiri berantakan baik dari segi teknis maupun proses penilaian.
Sebelumnya, baik pengamat pendidikan maupun dari asosiasi guru sendiri menilai pelatihan guru sangat penting dilakukan sebelum kurikulum dilaksanakan karena guru merupakan ujung tombak pendidikan. Ferdi melanjutkan, jika memang guru tidak sempat dilatih maka sebaiknya pemerintah menunda pelaksaaannya hingga guru siap.
Ferdiansyah mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang resah tentang rencana perubahan kurikulum tersebut. Berdasarkan, hasil kunjungan kerja ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terungkap masih banyak masyarakat, termasuk guru yang resah akan hal itu.
"Bahkan sambutan Gubernur Kalimantan Selatan sangat jelas, bahwa rakyat masih resah terhadap rencana perubahan kurikulum," ujarnya.
Alasan keresahan itu berdasar atas belum siapnya para guru untuk menghadapi perubahan tersebut. Disamping itu, sarana dan prasarana juga masih belum memadai, khususnya di daerah-daerah.
Guru-guru di Banjarmasin pula masih belum mengetahui substansi dari kurikulum baru melainkan hanya mengetahuinya dari pemberitaan di media. Oleh karena itu, dia beranggapan bahwa pemerintah terlalu ambisius untuk melakukan kebijakan besar merubah kurikulum pendidikan.
Ditegaskan, perubahan kurikulum merupakan kebijakan nasional yang harus dipersiapkan secara matang. "Untuk KTSP saja butuh tiga tahun, bagaimana mungkin yang sekarang ini hanya dipersiapkan selama enam bulan. Terlalu cepat," ucapnya.
(mhd)
