Hasil kerja Komnas HAM di tangan presiden
Rabu, 19 Desember 2012 - 14:26 WIB
Hasil kerja Komnas HAM di tangan presiden
A
A
A
Sindonews.com - Sebagai salah satu lembaga yang menjadi pelindung dalam mensejahterakan hak-hak kaum minoritas, hasil kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dinilai sangat bergantung pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Hal itu disampaikan anggota komisi III DPR RI, Eva Kusuma Sundari. Dia pun merasa sedih karena banyak rekomendasi Komnas HAM mengenai pelanggaran hak asasi dan kaum minoritas yang justru hasilnya mangkrak di tangan presiden serta kementerian dan lembaga terkait.
"Jadi apa pun yang dilakukan Komnas HAM sangat bergantung pada presiden, karena tergantung pada komitmen politik itu tadi. Aku agak sedih karena Komnas HAM melaporkan ke Komisi III, semua ke kementerian, dan lembaga, tetapi tidak mendapatkan respon," jelas Eva kepada Sindonews usai mengikuti diskusi bertemakan "Negara, Agama dan Problem Perlindungan Hak-hak Minoritas", di Kantor Pengurus Pust (PP) Muhammadiyah DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2012).
Dia menambahkan, hasil akhir kinerja Komnas HAM ada pada presiden karena mereka bukan lembaga yang memiliki hak advokasi seperti DPR dan lembaga lainnya.
"Komnas HAM atau Ombudsman bahkan komisi anak itu hanya mereka merekomendasikan, khusus Komnas HAM sudah melakukan apa yang harus mereka lakukan, tetapi dampaknya kan tidak seperti DPR yang melakukan advokasi, karena mereka hanya bisa melaporkan dan tidak punya daya paksa supaya negara menjawab, daya paksa supaya negara menjalani rekomendasi dia," tandasnya.
Oleh karenanya, ketidak adanya kekuatan Komnas HAM dalam menindaklanjuti pelanggaran hak asasi dan perlindungan kaum minoritas membuat masalah yang terkait keduanya saat ini masih akan terus terjadi di Indonesia selama pemerintah tidak menindak tegas permasalahan tersebut.
"Ini kan ada di tangan pemerintah, apa mereka cuek atau bagaimana. Sekali lagi, Komnas HAM ini berbeda dengan DPR, karena kita mempunyai power di konstitusi, mereka tidak memiliki," cetusnya.
Hal itu disampaikan anggota komisi III DPR RI, Eva Kusuma Sundari. Dia pun merasa sedih karena banyak rekomendasi Komnas HAM mengenai pelanggaran hak asasi dan kaum minoritas yang justru hasilnya mangkrak di tangan presiden serta kementerian dan lembaga terkait.
"Jadi apa pun yang dilakukan Komnas HAM sangat bergantung pada presiden, karena tergantung pada komitmen politik itu tadi. Aku agak sedih karena Komnas HAM melaporkan ke Komisi III, semua ke kementerian, dan lembaga, tetapi tidak mendapatkan respon," jelas Eva kepada Sindonews usai mengikuti diskusi bertemakan "Negara, Agama dan Problem Perlindungan Hak-hak Minoritas", di Kantor Pengurus Pust (PP) Muhammadiyah DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2012).
Dia menambahkan, hasil akhir kinerja Komnas HAM ada pada presiden karena mereka bukan lembaga yang memiliki hak advokasi seperti DPR dan lembaga lainnya.
"Komnas HAM atau Ombudsman bahkan komisi anak itu hanya mereka merekomendasikan, khusus Komnas HAM sudah melakukan apa yang harus mereka lakukan, tetapi dampaknya kan tidak seperti DPR yang melakukan advokasi, karena mereka hanya bisa melaporkan dan tidak punya daya paksa supaya negara menjawab, daya paksa supaya negara menjalani rekomendasi dia," tandasnya.
Oleh karenanya, ketidak adanya kekuatan Komnas HAM dalam menindaklanjuti pelanggaran hak asasi dan perlindungan kaum minoritas membuat masalah yang terkait keduanya saat ini masih akan terus terjadi di Indonesia selama pemerintah tidak menindak tegas permasalahan tersebut.
"Ini kan ada di tangan pemerintah, apa mereka cuek atau bagaimana. Sekali lagi, Komnas HAM ini berbeda dengan DPR, karena kita mempunyai power di konstitusi, mereka tidak memiliki," cetusnya.
(rsa)