Hasil kerja Komnas HAM di tangan presiden

Rabu, 19 Desember 2012 - 14:26 WIB
Hasil kerja Komnas HAM...
Hasil kerja Komnas HAM di tangan presiden
A A A
Sindonews.com - Sebagai salah satu lembaga yang menjadi pelindung dalam mensejahterakan hak-hak kaum minoritas, hasil kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dinilai sangat bergantung pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu disampaikan anggota komisi III DPR RI, Eva Kusuma Sundari. Dia pun merasa sedih karena banyak rekomendasi Komnas HAM mengenai pelanggaran hak asasi dan kaum minoritas yang justru hasilnya mangkrak di tangan presiden serta kementerian dan lembaga terkait.

"Jadi apa pun yang dilakukan Komnas HAM sangat bergantung pada presiden, karena tergantung pada komitmen politik itu tadi. Aku agak sedih karena Komnas HAM melaporkan ke Komisi III, semua ke kementerian, dan lembaga, tetapi tidak mendapatkan respon," jelas Eva kepada Sindonews usai mengikuti diskusi bertemakan "Negara, Agama dan Problem Perlindungan Hak-hak Minoritas", di Kantor Pengurus Pust (PP) Muhammadiyah DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2012).

Dia menambahkan, hasil akhir kinerja Komnas HAM ada pada presiden karena mereka bukan lembaga yang memiliki hak advokasi seperti DPR dan lembaga lainnya.

"Komnas HAM atau Ombudsman bahkan komisi anak itu hanya mereka merekomendasikan, khusus Komnas HAM sudah melakukan apa yang harus mereka lakukan, tetapi dampaknya kan tidak seperti DPR yang melakukan advokasi, karena mereka hanya bisa melaporkan dan tidak punya daya paksa supaya negara menjawab, daya paksa supaya negara menjalani rekomendasi dia," tandasnya.

Oleh karenanya, ketidak adanya kekuatan Komnas HAM dalam menindaklanjuti pelanggaran hak asasi dan perlindungan kaum minoritas membuat masalah yang terkait keduanya saat ini masih akan terus terjadi di Indonesia selama pemerintah tidak menindak tegas permasalahan tersebut.

"Ini kan ada di tangan pemerintah, apa mereka cuek atau bagaimana. Sekali lagi, Komnas HAM ini berbeda dengan DPR, karena kita mempunyai power di konstitusi, mereka tidak memiliki," cetusnya.
(rsa)
Berita Terkait
Aksi Solidaritas Korban...
Aksi Solidaritas Korban untuk Keadilan
Aksi Kamisan ke-766
Aksi Kamisan ke-766
Pemerintah Akui Adanya...
Pemerintah Akui Adanya Pelanggaran HAM Berat
Presiden Jokowi Sorot...
Presiden Jokowi Sorot dan Akui Pelanggaran HAM di Masa Lalu
Komnas HAM Sebut Polri...
Komnas HAM Sebut Polri Jadi Instansi Paling Sering Diadukan Soal Pelanggaran HAM
Aksi Kamisan ke-792,...
Aksi Kamisan ke-792, Desak Pemerintah Jamin Penegakan HAM
Berita Terkini
Tok! Komisi III DPR...
Tok! Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Polri ke Rapat Paripurna
Peringati Hari Laut...
Peringati Hari Laut Sedunia 2026, ASDP Bersihkan Lebih dari 13 Ton Sampah Laut dan Pesisir
Operasi Patuh Bakal...
Operasi Patuh Bakal Digelar Menjelang Nataru
Penampakan Bupati Muara...
Penampakan Bupati Muara Enim Edison Tiba di KPK seusai Terjaring OTT
KPK Sudah Tentukan Status...
KPK Sudah Tentukan Status Hukum Bupati Muara Enim Edison
Wamenlu Ungkap Prabowo...
Wamenlu Ungkap Prabowo Minta Maaf soal Terlambat Menerima Surat Kepercayaan Dubes
Infografis
10 Wonderkid Calon Bintang...
10 Wonderkid Calon Bintang di Piala Dunia 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved