Pemulangan TKI Mandiri, 1500 pekerja ancam blokir bandara
Kamis, 13 Desember 2012 - 17:15 WIB
Pemulangan TKI Mandiri, 1500 pekerja ancam blokir bandara
A
A
A
Sindonews.com - Pekerja Badan Pendataan Kepulangan (BPK) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Selapajang, mengancam akan memblokir bandara jika pemulangan TKI mandiri dilaksanakan.
Perwakilan pekerja BPK TKI Selapajang Agus Safaat mengatakan, para pekerja yang jumlahnya mencapai 1.500 pekerja mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran pada tanggal pelaksanaan pemulangan TKI mandiri yakni 26 Desember 2012 mendatang.
Agus mengaku, surat permohonan izin unjuk rasa ke kepolisian akan dikirim hari ini. Agus juga menyayangkan tidak ada koordinasi dari pemerintah kepada pekerja akan kebijakan tersebut. padahal mata pencaharian mereka pun akan terancam apabila pemulangan TKI mandiri jadi dilaksanakan.
“Kami meminta solusi dari pemerintah yang tidak merugikan kami jika pemulangan mandiri itu terjadi,” kata Agus usai audiensi dengan Ditjen Binapenta Kemenakertrans, di Gedung Kemenakertrans, Jakarta, Kamis (13/12/2012).
Diketahui, Kemenakertrans sudah mengeluarkan Permenakertrans No 16/2012 tentang Tata Cara Kepulangan TKI dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal.
Dengan peraturan itu, TKI boleh langsung pulang tanpa didata dulu di BPK TKI Selapajang. Persiapan untuk membahas standar operasional prosedur telah dilakukan dengan 12 kementerian dan lembaga yang terkait dengan TKI, termasuk pihak perbankan dan asuransi.
Berdasarkan survei Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrns) TKI yang dapat pulang secara mandiri ialah dari Singapura, Hongkong, dan Taiwan yang sudah mandiri dalam pengurusan keimigrasian saat kembali ke Indonesia.
Bagi yang tidak mampu pulang sendiri, maka Tim Nasional Pemulangan TKI secara Mandiri menyediakan fasilitas angkutan pemulangan. Untuk kepentingan pendataan kepulangan TKI mandiri, pemerintah menyiapkan lima desk yang terdiri dari desk pendataan, desk angkutan, desk perbankan, desk asuransi dan desk pengawas (interekam).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pemulangan TKI (APPTKI) Ervianto Radix Chandra mengatakan, ada 30 perusahaan angkutan dengan 333 unit angkutan dan jumlah pekerja 1.500 pegawai yang akan bangkrut apabila pemulangan TKI mandiri dilaksanakan pada akhir Desember ini.
Dia menyatakan, pihaknya tidak menolak pemulangan tersebut namun meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaanya.
Selain itu ada 20 UKM yang akan mengalami ketidakpastian usaha atas pemulangan mandiri ini. Permintaan penundaan ini juga diminta karena ada nota kesepahaman asosiasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) untuk pemulangan TKI melalui Balai Pendataan Kepulangan (BPK) Selapajang.
“Kami sudah mengirimkan surat ke menteri namun sejak 3 Desember lalu namun belum ada tanggapan,” terangnya.
Radix menambahkan, pada saat audiensi, pemerintah menyatakan akan melaksanakan pemulangan TKI mandiri pada tanggal 26 Desember. Namun sayangnya belum ada koordinasi dengan asosiasi dan pekerja mengenai hal ini.
Dia menyayangkan pemulangan TKI mandiri ini karena sebetulnya jika pemulangan diorganisir oleh asosiasi maka nasib TKI lebih terjamin. Pasalnya, saat TKI didata di BPK TKI Selapajang maka bus pengantar, sopir dan jam berapa dia pulang juga ikut terdata. Meskipun memang masih ada oknum maka mereka usul ada satuan petugas dari Kemenakertrans untuk mengawasi pemulangan TKI sampai ke daerah asal.
"Meskipun pemerintah menjamin pemulangan TKI mandiri ini lebih baik daripada proses sebelumnya namun Kemenakertrans semestinya berkoordinasi pula dengan Angkasa Pura II. Pasalnya, mafia bandara yang tidak terawasi sudah bersiap untuk memeras TKI dengan modus lain. Selain itu banyak taksi gelap yang akan menjegal TKI ketika pulang melalui terminal umum," paparnya.
Perwakilan pekerja BPK TKI Selapajang Agus Safaat mengatakan, para pekerja yang jumlahnya mencapai 1.500 pekerja mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran pada tanggal pelaksanaan pemulangan TKI mandiri yakni 26 Desember 2012 mendatang.
Agus mengaku, surat permohonan izin unjuk rasa ke kepolisian akan dikirim hari ini. Agus juga menyayangkan tidak ada koordinasi dari pemerintah kepada pekerja akan kebijakan tersebut. padahal mata pencaharian mereka pun akan terancam apabila pemulangan TKI mandiri jadi dilaksanakan.
“Kami meminta solusi dari pemerintah yang tidak merugikan kami jika pemulangan mandiri itu terjadi,” kata Agus usai audiensi dengan Ditjen Binapenta Kemenakertrans, di Gedung Kemenakertrans, Jakarta, Kamis (13/12/2012).
Diketahui, Kemenakertrans sudah mengeluarkan Permenakertrans No 16/2012 tentang Tata Cara Kepulangan TKI dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal.
Dengan peraturan itu, TKI boleh langsung pulang tanpa didata dulu di BPK TKI Selapajang. Persiapan untuk membahas standar operasional prosedur telah dilakukan dengan 12 kementerian dan lembaga yang terkait dengan TKI, termasuk pihak perbankan dan asuransi.
Berdasarkan survei Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrns) TKI yang dapat pulang secara mandiri ialah dari Singapura, Hongkong, dan Taiwan yang sudah mandiri dalam pengurusan keimigrasian saat kembali ke Indonesia.
Bagi yang tidak mampu pulang sendiri, maka Tim Nasional Pemulangan TKI secara Mandiri menyediakan fasilitas angkutan pemulangan. Untuk kepentingan pendataan kepulangan TKI mandiri, pemerintah menyiapkan lima desk yang terdiri dari desk pendataan, desk angkutan, desk perbankan, desk asuransi dan desk pengawas (interekam).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pemulangan TKI (APPTKI) Ervianto Radix Chandra mengatakan, ada 30 perusahaan angkutan dengan 333 unit angkutan dan jumlah pekerja 1.500 pegawai yang akan bangkrut apabila pemulangan TKI mandiri dilaksanakan pada akhir Desember ini.
Dia menyatakan, pihaknya tidak menolak pemulangan tersebut namun meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaanya.
Selain itu ada 20 UKM yang akan mengalami ketidakpastian usaha atas pemulangan mandiri ini. Permintaan penundaan ini juga diminta karena ada nota kesepahaman asosiasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) untuk pemulangan TKI melalui Balai Pendataan Kepulangan (BPK) Selapajang.
“Kami sudah mengirimkan surat ke menteri namun sejak 3 Desember lalu namun belum ada tanggapan,” terangnya.
Radix menambahkan, pada saat audiensi, pemerintah menyatakan akan melaksanakan pemulangan TKI mandiri pada tanggal 26 Desember. Namun sayangnya belum ada koordinasi dengan asosiasi dan pekerja mengenai hal ini.
Dia menyayangkan pemulangan TKI mandiri ini karena sebetulnya jika pemulangan diorganisir oleh asosiasi maka nasib TKI lebih terjamin. Pasalnya, saat TKI didata di BPK TKI Selapajang maka bus pengantar, sopir dan jam berapa dia pulang juga ikut terdata. Meskipun memang masih ada oknum maka mereka usul ada satuan petugas dari Kemenakertrans untuk mengawasi pemulangan TKI sampai ke daerah asal.
"Meskipun pemerintah menjamin pemulangan TKI mandiri ini lebih baik daripada proses sebelumnya namun Kemenakertrans semestinya berkoordinasi pula dengan Angkasa Pura II. Pasalnya, mafia bandara yang tidak terawasi sudah bersiap untuk memeras TKI dengan modus lain. Selain itu banyak taksi gelap yang akan menjegal TKI ketika pulang melalui terminal umum," paparnya.
(rsa)
