Mensos sepakat untuk menutup BNP2TKI
Senin, 22 Oktober 2012 - 00:52 WIB
Mensos sepakat untuk menutup BNP2TKI
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Sosial Salim Segaf Aljufri menyatakan sepakat terhadap rencana penutupan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). BNP2TKI selama ini dianggap tidak optimal dalam menyelesaikan permasalahan TKI.
Banyak kasus terjadi menimpa TKI mulai dari permasalahan dokumen tidak lengkap sampai perlakuan majikan terhadap TKI yang masih harus dibenahi.
"Sebenarnya jika di tutup yang di khawatirkan banyak TKI illegal, tetapi untuk perencanaan BNP2TKI ditutup saya sepakat," kata Salim Segaf kepada wartawan, di Bandara Soekarno Hatta terminal 4 saat menyambut para TKI Kuater terkahir, Minggu (21/10/2012).
Menurut Salim, dalam memberangkatkan TKI harus ada perencanaan dan konsep yang matang. Sebaiknya TKI yang diberangkatkan hanya mereka yang memiliki skill untuk pekerjaan formal. Sedangkan untuk house mate pembantu rumah tangga harus ditutup.
Sesungguhnya, penerimaan devisa yang diterima dari TKI maupun TKI tidka banyak, tapi hanya Rp5-7 miliar dolar. "Devisa yang diterima sedikit, tetapi etika dan martabat bangsa turun dan hancu, ” tegasnya.
Namun untuk penutupan itu perlu tahapan dan target misalnya, lima tahun yang akan datang.
Salim menceritakan saat dirinya menjadi duta besar dari Indonesia untuk Arab Saudi permasalahan TKI terbesar adalah gaji tidak dibayar yang mencapai 83 persen. Sisanya permasalahan yang lain, seperti dipukul dan pemerkosaan.
Saat itu lanjut Salim, pihaknya mengusulkan adanya look and use, asuransi yang membayar USD200 sebagai jaminan.
"Jadi kita menyiapkan perusahaan-perusahaan yang bonafit, jika tersandung masalah hukum kita siapkan pengacara untuk di bela, jadi bukan TKI yang membayar, tetapi user yang membayar”, tegasnya.
Ditempat yang sama, Subradi (48) TKI asal Malang, menungkapkan, BNP2TKI tidak mampu menampung permasalahan-permasalahan TKI dan TKW seperti gaji yang tidak dibayar, pelecehan seksual dan pemukulan dan kekerasan dari majikan.
“Kalau ada yang melapor seharusnya ditanggapi yang benar, kalau perlu majikannya dipanggil dan ditanya permasalahannya apa”," ujar TKI yang menerima gaji sekitar 1700 real ini.
Menurutnya, Konjen (pengurus BNP2TKI di Arab Saudi-Timur Tengah) berbeda dengan Filipina yang mengurus dan cepat tanggap terhadapa pekerjanya yang ada disana.
“Makanya pekerja Filipina jarang ada yang kabur dan bermasalah karena Konjennya cepat bergerak,” tukas TKI yang bekerja selama 12 tahun di Jedah itu.
Banyak kasus terjadi menimpa TKI mulai dari permasalahan dokumen tidak lengkap sampai perlakuan majikan terhadap TKI yang masih harus dibenahi.
"Sebenarnya jika di tutup yang di khawatirkan banyak TKI illegal, tetapi untuk perencanaan BNP2TKI ditutup saya sepakat," kata Salim Segaf kepada wartawan, di Bandara Soekarno Hatta terminal 4 saat menyambut para TKI Kuater terkahir, Minggu (21/10/2012).
Menurut Salim, dalam memberangkatkan TKI harus ada perencanaan dan konsep yang matang. Sebaiknya TKI yang diberangkatkan hanya mereka yang memiliki skill untuk pekerjaan formal. Sedangkan untuk house mate pembantu rumah tangga harus ditutup.
Sesungguhnya, penerimaan devisa yang diterima dari TKI maupun TKI tidka banyak, tapi hanya Rp5-7 miliar dolar. "Devisa yang diterima sedikit, tetapi etika dan martabat bangsa turun dan hancu, ” tegasnya.
Namun untuk penutupan itu perlu tahapan dan target misalnya, lima tahun yang akan datang.
Salim menceritakan saat dirinya menjadi duta besar dari Indonesia untuk Arab Saudi permasalahan TKI terbesar adalah gaji tidak dibayar yang mencapai 83 persen. Sisanya permasalahan yang lain, seperti dipukul dan pemerkosaan.
Saat itu lanjut Salim, pihaknya mengusulkan adanya look and use, asuransi yang membayar USD200 sebagai jaminan.
"Jadi kita menyiapkan perusahaan-perusahaan yang bonafit, jika tersandung masalah hukum kita siapkan pengacara untuk di bela, jadi bukan TKI yang membayar, tetapi user yang membayar”, tegasnya.
Ditempat yang sama, Subradi (48) TKI asal Malang, menungkapkan, BNP2TKI tidak mampu menampung permasalahan-permasalahan TKI dan TKW seperti gaji yang tidak dibayar, pelecehan seksual dan pemukulan dan kekerasan dari majikan.
“Kalau ada yang melapor seharusnya ditanggapi yang benar, kalau perlu majikannya dipanggil dan ditanya permasalahannya apa”," ujar TKI yang menerima gaji sekitar 1700 real ini.
Menurutnya, Konjen (pengurus BNP2TKI di Arab Saudi-Timur Tengah) berbeda dengan Filipina yang mengurus dan cepat tanggap terhadapa pekerjanya yang ada disana.
“Makanya pekerja Filipina jarang ada yang kabur dan bermasalah karena Konjennya cepat bergerak,” tukas TKI yang bekerja selama 12 tahun di Jedah itu.
(lns)
