Pemerintah harus evaluasi TKI bermasalah
Rabu, 17 Oktober 2012 - 16:34 WIB
Pemerintah harus evaluasi TKI bermasalah
A
A
A
Sindonews.com - Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) mengapresiasi sikap pemerintah yang ingin memulangkan TKI bermasalah di Arab Saudi. Namun pemerintah harus bisa melakukan evaluasi kenapa TKI tersebut bermasalah selama bekerja
Ketua Apjati Rusjdi Basalamah menegaskan, pemerintah juga harus mengevaluasi apa penyebab TKI sampai kabur dari majikan. "Kami mencatat, penyebab terbesar karena besaran upah tidak sesuai dengan harga pasar," katanya di Jakarta, Rabu (17/10/2012).
Dia mencontohkan, saat ini upah TKI di Saudi kisaran USD 500-700 perbulan. Kondisi itu dimungkinkan karena TKI wanita (informal) sangat sulit didapat akibat moratorium yang hingga saat ini masih berjalan.
"Umumnya majikan membujuk TKI-nya untuk tidak pulang karena mereka akan susah mencari pengganti. Bahkan mereka sampai memberi cuti, dengan harapan si TKI akan kembali," terangnya.
Terkait dengan kondisi itu dia menilai potensi penempatan TKI masih baik di Saudi, karena minatnya besar dan kebutuhan di Saudi juga sangat besar.
Namun, pemerintah harus selektif dan menata kualitas untuk menempatkan TKI ke negara tersebut daripada menargetkan jumlah pengiriman melebihi kemampuan yang ada.
Hal ini juga akan berdampak pada negosiasi penetapan upah agar tidak turun dan majikan pun akan melindungi dan mensejahterakan pekerjanya karena bekerja profesional.
Ketua Apjati Rusjdi Basalamah menegaskan, pemerintah juga harus mengevaluasi apa penyebab TKI sampai kabur dari majikan. "Kami mencatat, penyebab terbesar karena besaran upah tidak sesuai dengan harga pasar," katanya di Jakarta, Rabu (17/10/2012).
Dia mencontohkan, saat ini upah TKI di Saudi kisaran USD 500-700 perbulan. Kondisi itu dimungkinkan karena TKI wanita (informal) sangat sulit didapat akibat moratorium yang hingga saat ini masih berjalan.
"Umumnya majikan membujuk TKI-nya untuk tidak pulang karena mereka akan susah mencari pengganti. Bahkan mereka sampai memberi cuti, dengan harapan si TKI akan kembali," terangnya.
Terkait dengan kondisi itu dia menilai potensi penempatan TKI masih baik di Saudi, karena minatnya besar dan kebutuhan di Saudi juga sangat besar.
Namun, pemerintah harus selektif dan menata kualitas untuk menempatkan TKI ke negara tersebut daripada menargetkan jumlah pengiriman melebihi kemampuan yang ada.
Hal ini juga akan berdampak pada negosiasi penetapan upah agar tidak turun dan majikan pun akan melindungi dan mensejahterakan pekerjanya karena bekerja profesional.
(ysw)
