Azwar janji tindak PNS merangkap calo
Selasa, 16 Oktober 2012 - 20:04 WIB
Azwar janji tindak PNS merangkap calo
A
A
A
Sindonews.com - Menanggapi keberatan sejumlah anggota KOmisi II DPR mengenai penerimaan tenaga honorer, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) meminta agar diberi masukan mengenai kemungkinan data fiktif.
Menpan dan RB Azwar Abubakar menyatakan, pihaknya tidak akan menolerir jika ada PNS yang merangkap jadi calo untuk tenaga honorer kategori 1 (K1).
"Hukum pasti kami tegakkan, jika ada PNS yang terlibat melakukan kecurangan dalam penyusunan data tenaga honorer K1 ini pasti dipecat dengan tidak hormat," janjinya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kemenpan dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Gedung DPR, Selasa (16/10/2012).
Ia juga mengharapkan pada DPR ikut mengawasi jalannya penerimaan tenaga honorer K1 ini.
“Jika ada data fiktif silakan beri ke kami. Kami juga akan akomodir nama yang tidak masuk. Data by name by address yang diminta untuk reses juga akan kami berikan,” ucapnya.
Sekedar diketahui sudah ada 860.781 tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi aparatur Negara tanpa tes. Namun dia mengakui masih banyak honorer yang belum terdata dengan benar.
Dia menuturkan awalya tersisa 150.000 tenaga honorer, namun setelah diverifikasi ulang hanya ada 72.000 tenaga honorer yang memenuhi ketentuan. Sebanyak 72.000 tenaga honorer inipun diuji publik di 400 daerah, dan 203 daerah di antaranya mengajukan protes.
Menpan dan RB Azwar Abubakar menyatakan, pihaknya tidak akan menolerir jika ada PNS yang merangkap jadi calo untuk tenaga honorer kategori 1 (K1).
"Hukum pasti kami tegakkan, jika ada PNS yang terlibat melakukan kecurangan dalam penyusunan data tenaga honorer K1 ini pasti dipecat dengan tidak hormat," janjinya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Kemenpan dan RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Gedung DPR, Selasa (16/10/2012).
Ia juga mengharapkan pada DPR ikut mengawasi jalannya penerimaan tenaga honorer K1 ini.
“Jika ada data fiktif silakan beri ke kami. Kami juga akan akomodir nama yang tidak masuk. Data by name by address yang diminta untuk reses juga akan kami berikan,” ucapnya.
Sekedar diketahui sudah ada 860.781 tenaga honorer yang sudah diangkat menjadi aparatur Negara tanpa tes. Namun dia mengakui masih banyak honorer yang belum terdata dengan benar.
Dia menuturkan awalya tersisa 150.000 tenaga honorer, namun setelah diverifikasi ulang hanya ada 72.000 tenaga honorer yang memenuhi ketentuan. Sebanyak 72.000 tenaga honorer inipun diuji publik di 400 daerah, dan 203 daerah di antaranya mengajukan protes.
(ysw)
