Pemerintah tidak mampu selesaikan persoalan pendidikan
Jum'at, 12 Oktober 2012 - 05:32 WIB
Pemerintah tidak mampu selesaikan persoalan pendidikan
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pemerintah untuk membuat 20 paket soal untuk Ujian Nasional (UN) tahun depan, menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan pendidikan.
Anggota Komite Nasional Pendidikan (Komnas Pendidikan) Suparman mengatakan, rencana pemerintah itu menunjukkan ketidakmampuan Kemendikbud dalam menyelesaikan persoalan pendidikan secara pedagogis.
"Dalam kasus UN ini sebenarnya semakin menunjukkan sikap otoriter pemerintah dalam membuat kebijakan pendidikan. Padahal, pengadilan sudah membuat keputusan untuk menghentikan UN, dan meninjau ulang sistem pendidikan nasional," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/10/2012).
Dia mengungkapkan, harusnya pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif, dengan tidak mengutak-atik teknis penyelenggaraan UN, seperti penambahan paket soal.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati mengatakan, pembuatan 20 paket soal untuk UN justru menghakimi siswa selalu melakukan kecurangan dalam menghadapi UN.
Menurutnya, pemerintah semestinya meningkatkan pengawasan dalam distribusi, dan di dalam kelas. Bukan malah membuat 20 paket soal untuk menghindari kecurangan siswa.
"UN harus jadi pemetaan saja, karena orientasi prestasi siswa berbeda-beda. Misalkan ada anak yang nilai UN Matematikanya rendah, namun pelajaran keseniannya tinggi. Ini memperlihatkan siswa itu sebenarnya berpotensi di kesenian," tandasnya.
Anggota Komite Nasional Pendidikan (Komnas Pendidikan) Suparman mengatakan, rencana pemerintah itu menunjukkan ketidakmampuan Kemendikbud dalam menyelesaikan persoalan pendidikan secara pedagogis.
"Dalam kasus UN ini sebenarnya semakin menunjukkan sikap otoriter pemerintah dalam membuat kebijakan pendidikan. Padahal, pengadilan sudah membuat keputusan untuk menghentikan UN, dan meninjau ulang sistem pendidikan nasional," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/10/2012).
Dia mengungkapkan, harusnya pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif, dengan tidak mengutak-atik teknis penyelenggaraan UN, seperti penambahan paket soal.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati mengatakan, pembuatan 20 paket soal untuk UN justru menghakimi siswa selalu melakukan kecurangan dalam menghadapi UN.
Menurutnya, pemerintah semestinya meningkatkan pengawasan dalam distribusi, dan di dalam kelas. Bukan malah membuat 20 paket soal untuk menghindari kecurangan siswa.
"UN harus jadi pemetaan saja, karena orientasi prestasi siswa berbeda-beda. Misalkan ada anak yang nilai UN Matematikanya rendah, namun pelajaran keseniannya tinggi. Ini memperlihatkan siswa itu sebenarnya berpotensi di kesenian," tandasnya.
(lil)
