Pimpinan Polri hambat reformasi birokrasi?

Sindonews.com - Kepolisian Republik Indonesia menganggap lemahnya pelaksanaan reformasi birokrasi di institusinya saat ini bukan hanya karena kesalahan ataupun penyakit sistem saja, namun bisa karena pimpinan.

“Lemahnya sistem itu bergantung kepada sistem, pimpinan dan juga anggota. Jadi, ketiga unsur itu saling mempunyai kaitan,“ kata Wakapolri Komjen Nanan Soekarna saat menjadi pembicara di seminar nasional, Hotel Century Atlet, Jakarta, Kamis (11/10/2012).

Oleh karena itu, menurut Nanan, seharusnya diperlukan suatu peraturan tegas yang mengatur mengenai sanksi yang digunakan. Hal tersebut demi mengatur keseimbangan hukuman yang diterima masing-masing dari ketiga unsur yang telah disebutkannya.

Menurut mantan Kadiv Humas Mabes Polri tersebut, sebetulnya banyak unsur lain yang mempengaruhi lemahnya sistem para penegak hukum di Indonesia saat ini.

“Ini hukumannya harus jelas. Perbaikannya harus jelas siapa yang salah,“ tegasnya.

Nanan pun kemudian berusaha mencontohkan hal tersebut dalam kehidupan pribadinya.

Saat masih berdinas sebagai Kasat Serse dan berbagai jabatan lainnya, dia kerap kali melakukan perlawanan terhadap pimpinannya yang dianggap tidak sesuai dengan hati nuraninya.

“Pengalaman saya selama 32 tahun pada jaman jahiliyah, bagaimana melawan dan bersahabat dengan atasan saya. Saya tidak akan bisa melawan korupsi kalau saya ada keterlibatan,“ bebernya.

Nanan bahkan mengklaim, dahulu dirinya telah berusaha melawan hal-hal yang zalim dengan cara melawan Kapolres, Kapolda, Kapolwil yang melenceng. Hal itu dilakukan karena dirinya menganggap perintah yang diberikan pimpinannya salah.

“Kalau pelaksanannya saja tidak punya komitmen, ya seharusnya tidak usah jadi pemimpin,“ tandasnya.