Pemerintah tarik kewenangan penyusunan kurikulum
Senin, 01 Oktober 2012 - 17:24 WIB
Pemerintah tarik kewenangan penyusunan kurikulum
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah akan kembali menarik sebagian kewenangan penyusunan kurikulum dari sekolah. Pasalnya, sekolah dianggap belum mampu untuk menyusun kurikulumnya sendiri.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) perlu direformasi, karena kapasitas sekolah dan kualitas guru yang ada saat ini masih dianggap belum mampu untuk menyusun kurikulum sendiri.
Namun menurutnya, tidak semuanya akan ditarik ke pemerintah pusat, karena masih ada otonomi pendidikan yang tetap diserahkan ke satuan pendidikan. Sayangnya, dirinya belum bisa menjelaskan materi pelajaran apa saja yang akan ditarik ke pusat.
"Coba dibayangkan, variase sekolah dan kualitas guru seperti itu kita serahkan untuk menyusun, apa bisa?" katanya usai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Senin (1/10/2012).
Dia menerangkan, pemerintah juga akan merumuskan kembali mata pelajaran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu dilakukan karena saat ini banyak yang mempertanyakan makna kesaktian Pancasila, sehingga internalisasi nilai yang diajarkan pejuang terdahulu perlu dikembangkan lagi.
"Kurikulum yang baru nanti akan terkait dengan tiga kompetensi terpenting yakni Attitude, Skill, dan Knowledge (ASK), dengan penekanan yang berbeda di setiap jenjang pendidikan. Prinsip pembelajaran yang akan dipegang nanti juga harus mengedepankan observasi, pengayaan, pengolahan, dan presentasi," ujarnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) perlu direformasi, karena kapasitas sekolah dan kualitas guru yang ada saat ini masih dianggap belum mampu untuk menyusun kurikulum sendiri.
Namun menurutnya, tidak semuanya akan ditarik ke pemerintah pusat, karena masih ada otonomi pendidikan yang tetap diserahkan ke satuan pendidikan. Sayangnya, dirinya belum bisa menjelaskan materi pelajaran apa saja yang akan ditarik ke pusat.
"Coba dibayangkan, variase sekolah dan kualitas guru seperti itu kita serahkan untuk menyusun, apa bisa?" katanya usai Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Senin (1/10/2012).
Dia menerangkan, pemerintah juga akan merumuskan kembali mata pelajaran yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu dilakukan karena saat ini banyak yang mempertanyakan makna kesaktian Pancasila, sehingga internalisasi nilai yang diajarkan pejuang terdahulu perlu dikembangkan lagi.
"Kurikulum yang baru nanti akan terkait dengan tiga kompetensi terpenting yakni Attitude, Skill, dan Knowledge (ASK), dengan penekanan yang berbeda di setiap jenjang pendidikan. Prinsip pembelajaran yang akan dipegang nanti juga harus mengedepankan observasi, pengayaan, pengolahan, dan presentasi," ujarnya.
(lil)
