Pemerintah dinilai pelihara kelompok teroris
Minggu, 09 September 2012 - 20:23 WIB
Pemerintah dinilai pelihara kelompok teroris
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah dinilai memelihara kelompok terorisme di sejumlah daerah, karena telah membiarkan kelompok-kelompok itu berkembang. Baahkan Badan Intelijen Negara (BIN) mengaku telah lama mencium gerakan kelompok terorisme itu.
"Aksi peledakan bom tadi malam hanyalah sebagai pembuktian jika kelompok teroris tersebut masih eksis keberadaannya. Kalau kelompok itu masih eksis, itu karena pemerintah dan aparat keamanan secara tidak langsung telah memberi toleransi berlebih kepada mereka," kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (9/9/2012).
Bambang juga menyatakan, demi stabilitas kehidupan berbangsa, maka toleransi dalam bentuk sekecil apapun terhadap terorisme lokal harus diakhiri.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun para pengamat sudah berulangkali mengindikasikan adanya jaringan atau kelompok-kelompok terorisme baru yang bernafsu untuk melancarkan aksi teror di Indonesia.
"Dilaporkan bahwa hingga saat ini, ada sembilan kelompok teroris. Kelompok-kelompok itu membentuk jaringan, serta memiliki dana untuk membeli senjata, bahan peledak dan membiayai kegiatan lainnya," jelas Bambang.
Bahkan, kelompok-kelompok terorisme tersebut, turut menggelar latihan di Sulawesi dan wilayah Poso yang dijadikan sebagai basis kelompok mereka. Pesertanya diketahui berasal dari sejumlah daerah. Dimana ketika mereka kembali ke daerah asal, peserta ini akan langsung membentuk sel-sel baru.
"Data atau informasi intelijen ini idealnya diterjemahkan sebagai ancaman. Kalau pemerintah konsisten melindungi rakyat dan menjaga stabilitas nasional, ancaman itu harus dieliminasi, at all cost," pungkas Bambang.
Sedangkan, selama ini yang terlihat di permukaan hanyalah langkah-langkah atau aksi yang reaktif, berupa serangan balik pasca serangan para terduga teroris. Salah satu contohnya adalah serangan balik oleh Detesemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror pada pekan pertama September 2012 yang merupakan reaksi atas serangan tiga terduga teroris di Solo.
"Penyikapan terhadap eksistensi jaringan terorisme di Indonesia tidak bisa terus-menerus reaktif. Manfaatkan segera data intelijen untuk mengeliminasi ancaman terorisme di negara ini," tegas Bambang.
"Aksi peledakan bom tadi malam hanyalah sebagai pembuktian jika kelompok teroris tersebut masih eksis keberadaannya. Kalau kelompok itu masih eksis, itu karena pemerintah dan aparat keamanan secara tidak langsung telah memberi toleransi berlebih kepada mereka," kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Minggu (9/9/2012).
Bambang juga menyatakan, demi stabilitas kehidupan berbangsa, maka toleransi dalam bentuk sekecil apapun terhadap terorisme lokal harus diakhiri.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun para pengamat sudah berulangkali mengindikasikan adanya jaringan atau kelompok-kelompok terorisme baru yang bernafsu untuk melancarkan aksi teror di Indonesia.
"Dilaporkan bahwa hingga saat ini, ada sembilan kelompok teroris. Kelompok-kelompok itu membentuk jaringan, serta memiliki dana untuk membeli senjata, bahan peledak dan membiayai kegiatan lainnya," jelas Bambang.
Bahkan, kelompok-kelompok terorisme tersebut, turut menggelar latihan di Sulawesi dan wilayah Poso yang dijadikan sebagai basis kelompok mereka. Pesertanya diketahui berasal dari sejumlah daerah. Dimana ketika mereka kembali ke daerah asal, peserta ini akan langsung membentuk sel-sel baru.
"Data atau informasi intelijen ini idealnya diterjemahkan sebagai ancaman. Kalau pemerintah konsisten melindungi rakyat dan menjaga stabilitas nasional, ancaman itu harus dieliminasi, at all cost," pungkas Bambang.
Sedangkan, selama ini yang terlihat di permukaan hanyalah langkah-langkah atau aksi yang reaktif, berupa serangan balik pasca serangan para terduga teroris. Salah satu contohnya adalah serangan balik oleh Detesemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror pada pekan pertama September 2012 yang merupakan reaksi atas serangan tiga terduga teroris di Solo.
"Penyikapan terhadap eksistensi jaringan terorisme di Indonesia tidak bisa terus-menerus reaktif. Manfaatkan segera data intelijen untuk mengeliminasi ancaman terorisme di negara ini," tegas Bambang.
(san)
