PDIP minta usut mafia suara 2009
Selasa, 14 Agustus 2012 - 14:06 WIB
PDIP minta usut mafia suara 2009
A
A
A
Sindonews.com - Walaupun Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 telah berlalu, namun kecurangan-kecurangan terhadap partai politik (Parpol) masih belum juga dituntaskan oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap meminta kasus itu dituntaskan, agar tidak merugikan parpol lain.
"PDIP meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap mengusut indikasi mafia-mafia suara yang terindikasi pada Pemilu 2009," kata Sekjen DPP PDI perjuangan Tjahjo Kumolo di KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2012).
Selain itu, anggota Komisi I DPR itu menegaskan, agar pihak-pihak intelijen negara, TNI, dan Polri tidak memihak kepada satu pasangan calon, atau perorangan. Tambahnya, hal itu demi menciptakan rasa aman dan netral dalam Pemilu 2014 mendatang.
"Komitmen TNI dan Polri harus bersikap netral, berdiri di atas semua parpol serta capres dan cawapres," tandasnya.
Dia berharap, pelaksanaan pemilu mendatang harus jujur, adil. Karena, hal itu akan menjadi perhatian masyarakat, termasuk peserta parpol.
"Sikap resmi untuk mendukung kepada KPU agar menjadi lembaga penyelengara pemilu yang profesional serta bebas dari campur tangan mana pun," pungkasnya.
Berikut poin-poin kesalahan pada pelaksanaan Pemilu 2009 lalu, kekurangan surat suara, pembagian form C-4 tidak merata, serta IT KPU yang belum juga selesai dituntaskan.
"PDIP meminta kepada aparat kepolisian untuk tetap mengusut indikasi mafia-mafia suara yang terindikasi pada Pemilu 2009," kata Sekjen DPP PDI perjuangan Tjahjo Kumolo di KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (14/8/2012).
Selain itu, anggota Komisi I DPR itu menegaskan, agar pihak-pihak intelijen negara, TNI, dan Polri tidak memihak kepada satu pasangan calon, atau perorangan. Tambahnya, hal itu demi menciptakan rasa aman dan netral dalam Pemilu 2014 mendatang.
"Komitmen TNI dan Polri harus bersikap netral, berdiri di atas semua parpol serta capres dan cawapres," tandasnya.
Dia berharap, pelaksanaan pemilu mendatang harus jujur, adil. Karena, hal itu akan menjadi perhatian masyarakat, termasuk peserta parpol.
"Sikap resmi untuk mendukung kepada KPU agar menjadi lembaga penyelengara pemilu yang profesional serta bebas dari campur tangan mana pun," pungkasnya.
Berikut poin-poin kesalahan pada pelaksanaan Pemilu 2009 lalu, kekurangan surat suara, pembagian form C-4 tidak merata, serta IT KPU yang belum juga selesai dituntaskan.
(mhd)
