Pemerintah didesak segera ambil alih PT Freeport
Minggu, 12 Agustus 2012 - 00:15 WIB
Pemerintah didesak segera ambil alih PT Freeport
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah didesak untuk mempunyai ketegasan terhadap aset PT Freeport yang ada di Papua. Kekayaan tambang yang sekarang ini seharusnya untuk kesejahteraan rakyat dan di kelola oleh negara, tapi sebaliknya justru dikelola oleh perusahaan asing.
Ketua Gerakan Pemuda Sehat Ali Muksin mengatakan hasil tambang yang dikelola oleh PT freeport harus di kelola oleh bangsa Indonesia, bukan perusahaan asing seperti selama ini.
"Saya setuju kontrak terhadap PT Freeport di perpanjang. Karena itu merugikan bangsa kita," tegas Ali dalam diskusi "Keterbukaan Informasi Kontrak Karya Freeport, sebagai Penyadaran dan Pemahaman Kedaulatan Indonesia" di Jakarta, Sabtu (12/8/2012).
Menurutnya apa yang dilakukan oleh PT Freeport tidak sesuai dengan harapan bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia selalu di rugikan oleh perjanjian Kontrak Karya.
"Kontrak karya ya, kita selalu di rugikan, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," tukasnya.
Ali berharap PT Freeport segera diambil alih oleh bangsa Indonesia, karena sangat tidak sesuai dengan harapan orang-orang Indonesia.
"Kami berharap PT Freeport ini di ambil alih oleh bangsa indonesia," katanya.
Karena dia yakin dan mampu orang - orang Indonesia dapat mengoprasikan semua teknologi- teknologi yang sekarang di kerjakan oleh PT Freeport.
"Kami Yakin kita bisa dan mampu, karena dari teknologi kita sudah mampu mengambil alih atau meniru teknologi-teknologi Freeport , apapun kita punya dan bisa, di Indonesia pun kita ada," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo mengatakan kekayaan bumi sudah seharusnya dikelola oleh negara maka dari itu perusahaan tambang seperti Freeport tidak boleh dikelola oleh orang Asing.
"Perusahaan tambang tidak boleh dikelola oleh perusahaan asing," tandas Agus
Agus menjelaskan, sudah seharusnya negara membutuhkan pemimpin yang berani melawan penindasan terhadap masyarakat kecil dan melawan kekuasaan orang-orang asing. "Kita membutuhkan satu pemimpin yang berani seperti Bung Karno," tegasnya.
Ketua Gerakan Pemuda Sehat Ali Muksin mengatakan hasil tambang yang dikelola oleh PT freeport harus di kelola oleh bangsa Indonesia, bukan perusahaan asing seperti selama ini.
"Saya setuju kontrak terhadap PT Freeport di perpanjang. Karena itu merugikan bangsa kita," tegas Ali dalam diskusi "Keterbukaan Informasi Kontrak Karya Freeport, sebagai Penyadaran dan Pemahaman Kedaulatan Indonesia" di Jakarta, Sabtu (12/8/2012).
Menurutnya apa yang dilakukan oleh PT Freeport tidak sesuai dengan harapan bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia selalu di rugikan oleh perjanjian Kontrak Karya.
"Kontrak karya ya, kita selalu di rugikan, karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan," tukasnya.
Ali berharap PT Freeport segera diambil alih oleh bangsa Indonesia, karena sangat tidak sesuai dengan harapan orang-orang Indonesia.
"Kami berharap PT Freeport ini di ambil alih oleh bangsa indonesia," katanya.
Karena dia yakin dan mampu orang - orang Indonesia dapat mengoprasikan semua teknologi- teknologi yang sekarang di kerjakan oleh PT Freeport.
"Kami Yakin kita bisa dan mampu, karena dari teknologi kita sudah mampu mengambil alih atau meniru teknologi-teknologi Freeport , apapun kita punya dan bisa, di Indonesia pun kita ada," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) Agus Jabo mengatakan kekayaan bumi sudah seharusnya dikelola oleh negara maka dari itu perusahaan tambang seperti Freeport tidak boleh dikelola oleh orang Asing.
"Perusahaan tambang tidak boleh dikelola oleh perusahaan asing," tandas Agus
Agus menjelaskan, sudah seharusnya negara membutuhkan pemimpin yang berani melawan penindasan terhadap masyarakat kecil dan melawan kekuasaan orang-orang asing. "Kita membutuhkan satu pemimpin yang berani seperti Bung Karno," tegasnya.
(lns)
