ZD pengaruhi elektabilitas Golkar
Rabu, 18 Juli 2012 - 16:16 WIB
ZD pengaruhi elektabilitas Golkar
A
A
A
Sindonews.com - Selain mempengaruhi elektabilitas Partai Golkar, penetapan
Zulkarnaen Djabar (ZD) sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Alquran juga mempengaruhi elektabilitas Musyawarah Keluarga Gotong Royong (MKGR). Terlebih, ZD di MKGR menempati posisi Wakil Ketua Umum.
Menurut Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari, rakyat sekarang ini sangat marah dan muak dengan korupsi, maka jika kader partai terseret ke dalam kasus korupsi, otomatis elektabilitas terpengaruh.
Sejauh ini, kata Hajriyanto, MKGR sendiri belum menentukan sikap. Namun jika ZD terbukti bersalah secara hukum, MKGR akan mengambil tindakan.
"Tentu Pimpinan MKGR sudah tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. secara internal dalam partai tersebut untuk kebaikan parpol yang akan datang," ujar Hajriyanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/7/2012).
Wakil Ketua MPR ini mengaku enggan menduga-duga penetapan ZD terdapat unsur politiknya.
"Kita harus mendukung apa yang dilakukan KPK, dan kita selalu positif thinking bahwa langkah yang dilakukan KPK objektif apa adanya. Kita tidak boleh berprasangka buruk, ada kepentingan politik, kita harus menghormati langkah KPK," pungkasnya.
Zulkarnaen Djabar (ZD) sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Alquran juga mempengaruhi elektabilitas Musyawarah Keluarga Gotong Royong (MKGR). Terlebih, ZD di MKGR menempati posisi Wakil Ketua Umum.
Menurut Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari, rakyat sekarang ini sangat marah dan muak dengan korupsi, maka jika kader partai terseret ke dalam kasus korupsi, otomatis elektabilitas terpengaruh.
Sejauh ini, kata Hajriyanto, MKGR sendiri belum menentukan sikap. Namun jika ZD terbukti bersalah secara hukum, MKGR akan mengambil tindakan.
"Tentu Pimpinan MKGR sudah tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. secara internal dalam partai tersebut untuk kebaikan parpol yang akan datang," ujar Hajriyanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/7/2012).
Wakil Ketua MPR ini mengaku enggan menduga-duga penetapan ZD terdapat unsur politiknya.
"Kita harus mendukung apa yang dilakukan KPK, dan kita selalu positif thinking bahwa langkah yang dilakukan KPK objektif apa adanya. Kita tidak boleh berprasangka buruk, ada kepentingan politik, kita harus menghormati langkah KPK," pungkasnya.
(lns)
