JK minta Ical bayar korban Lapindo
Kamis, 12 Juli 2012 - 08:36 WIB
JK minta Ical bayar korban Lapindo
A
A
A
Sindonews.com – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendesak Aburizal Bakrie (Ical) untuk menuntaskan ganti rugi korban lumpur Lapindo yang saat ini masih belum tuntas. Masalah ini bisa menjadi ganjalan niatnya maju presiden.
“Menghambat secara hukum tidak, tapi tentu apa saja seorang calon pemimpin kan diharapkan bebas dari masalah-masalah ya,” kata Jusuf Kalla (JK) kepada wartawan di kediamannya, Jakarta, Rabu 11 Juli 2012.
Sebagaimana diketahui, Rapimnas DPP Partai Golkar telah menetapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai capres 2014. Namun, sejumlah pihak memperkirakan niatnya tersebut sulit terlaksana sebab Ical terkait masalah lumpur Lapindo yang menenggelamkan beberapa desa di Sudoarjo.
Karena itu, JK selaku teman dekat Ical menyarankan agar masalah tersebut segera dituntaskan. “Kita mengharapkan Bakrie menyelesaikan. Ical teman saya dan dia sudah lama menjanjikan untuk menyelesaikan. Penyelesaian ini kan bukan ganti rugi, tapi memberi. Tapi, saya yakin Ical akan menyelesaikan,” ucap dia.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, meskipun Ical sebagai pemilik perusahaan yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi ke korban, dia melihat secara kelembagaan atau kepartaian, Golkar tidak ada hubungannya dengan permasalahan tersebut.
"Saya kira Golkar tidak ada hubungan dengan Lapindo. Ical sebagai pengusaha, bukan ketum Golkar. Ya pasti ada saja hubungan psikologis, tapi kan hubungan legalnya enggak ada dengan Golkar,” paparnya.
Sebelumnya korban lumpur Lapindo, Hari Suwandi, menggelar aksi dengan jalan kaki dari Sidoarjo ke Jakarta. Aksi tersebut mewakili para korban yang hingga kini belum mendapatkan hak ganti rugi.
“Tujuan saya ingin menemui Presiden. Kami memohon kepada anggota Dewan dalam hal ini pimpinan DPR untuk memfasilitasi pertemuan dengan Presiden,” ungkap Hari ketika diterima Wakil Ketua DPR Pramono Anung.
Dalam kesempatan itu, dia juga mendesak PT Lapindo Brantas Inc, perusahaan di bawah Grup Bakrie yang dimiliki Aburizal Bakrie, menuntaskan persoalan ganti rugi korban lumpur.
“Kalau melihat saudara-saudara di Porong, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Hanya kepada pemerintahlah kami memohon agar mendesak pihak perusahaan secepat mungkin menyelesaikan permasalahan ini,” pintanya.
Merespons permintaan Hari, Pramono Anung berjanji akan menyampaikan tuntutan korban lumpur Lapindo dalam rapat konsultasi dengan Presiden SBY. “Kebetulan Kamis (hari ini) kami ada rapat pimpinan. Saya akan fasilitasi supaya ini menjadi bagian dari pembicaraan pimpinan dan kalau perlu dimasukkan agenda ketika pimpinan melakukan konsultasi dengan Presiden,” kata Pramono.
Politikus PDIP ini menjelaskan, forum konsultasi itulah yang bisa digunakan untuk menyampaikan apa yang dalam banyak hal tidak tersampaikan secara langsung kepada Presiden. “Apa yang dilakukan Pak Hari, saya yakin banyak yang mengikuti dan diharapkan ini akan memberikan pencerahan bagi siapa pun yang bertanggung jawab terhadap persoalan ini,” kata legislator kelahiran Kediri,Jawa Timur ini.
Selain menemui pimpinan DPR, Hari dan rekannya terlebih dahulu menemui jajaran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Mereka ditemui oleh anggota FPDIP Mindo Sianipar dan Indah Kurnia. Dalam pertemuan itu, Mindo mengungkapkan bahwa baru-baru ini dalam rapat antara Badan Anggaran DPR dan pemerintah sudah dimasukkan rencana awal tentang pembangunan infrastruktur untuk mengatasi lumpur Lapindo.
“Tapi, kalau hanya menambah bendungannya, itu tidak menyelesaikan masalah. Yang diperlukan adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah,” katanya.
Menurut Mindo, pemerintah sudah semestinya tidak tinggal diam, termasuk membebankan kepada perusahaan. FPDIP tidak mau melihat masyarakat yang berhadapan langsung dengan perusahaan.
“Di sinilah tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Negara dalam hal ini harus mengambil alih penyelesaian lumpur Lapindo,” ungkapnya.
Indah Kurnia menambahkan, PDIP akan tetap mengawal tersendatnya pembayaran ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo. “Apa pun penderitaan rakyat harus diperhatikan. Sisa pembayaran ganti rugi Rp900 miliar yang sampai saat ini belum dibayarkan,” ungkap mantan Manajer Persebaya Surabaya ini.
Sementara itu, mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengaku prihatin dengan datangnya warga Sidoarjo ke Jakarta untuk menuntut haknya. Usman menilai kedatangan Hari Suwandi merupakan bukti keinginan korban Lapindo yang begitu kuat untuk menagih dan mendapatkan keadilan atas bencana yang menimpa mereka.
“Ini tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warganya. Jika hal ini tidak bisa dilakukan, akan banyak Hari Suwandi lainnya di kemudian hari,” tuturnya.
“Menghambat secara hukum tidak, tapi tentu apa saja seorang calon pemimpin kan diharapkan bebas dari masalah-masalah ya,” kata Jusuf Kalla (JK) kepada wartawan di kediamannya, Jakarta, Rabu 11 Juli 2012.
Sebagaimana diketahui, Rapimnas DPP Partai Golkar telah menetapkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai capres 2014. Namun, sejumlah pihak memperkirakan niatnya tersebut sulit terlaksana sebab Ical terkait masalah lumpur Lapindo yang menenggelamkan beberapa desa di Sudoarjo.
Karena itu, JK selaku teman dekat Ical menyarankan agar masalah tersebut segera dituntaskan. “Kita mengharapkan Bakrie menyelesaikan. Ical teman saya dan dia sudah lama menjanjikan untuk menyelesaikan. Penyelesaian ini kan bukan ganti rugi, tapi memberi. Tapi, saya yakin Ical akan menyelesaikan,” ucap dia.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, meskipun Ical sebagai pemilik perusahaan yang berkewajiban untuk memberikan ganti rugi ke korban, dia melihat secara kelembagaan atau kepartaian, Golkar tidak ada hubungannya dengan permasalahan tersebut.
"Saya kira Golkar tidak ada hubungan dengan Lapindo. Ical sebagai pengusaha, bukan ketum Golkar. Ya pasti ada saja hubungan psikologis, tapi kan hubungan legalnya enggak ada dengan Golkar,” paparnya.
Sebelumnya korban lumpur Lapindo, Hari Suwandi, menggelar aksi dengan jalan kaki dari Sidoarjo ke Jakarta. Aksi tersebut mewakili para korban yang hingga kini belum mendapatkan hak ganti rugi.
“Tujuan saya ingin menemui Presiden. Kami memohon kepada anggota Dewan dalam hal ini pimpinan DPR untuk memfasilitasi pertemuan dengan Presiden,” ungkap Hari ketika diterima Wakil Ketua DPR Pramono Anung.
Dalam kesempatan itu, dia juga mendesak PT Lapindo Brantas Inc, perusahaan di bawah Grup Bakrie yang dimiliki Aburizal Bakrie, menuntaskan persoalan ganti rugi korban lumpur.
“Kalau melihat saudara-saudara di Porong, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Hanya kepada pemerintahlah kami memohon agar mendesak pihak perusahaan secepat mungkin menyelesaikan permasalahan ini,” pintanya.
Merespons permintaan Hari, Pramono Anung berjanji akan menyampaikan tuntutan korban lumpur Lapindo dalam rapat konsultasi dengan Presiden SBY. “Kebetulan Kamis (hari ini) kami ada rapat pimpinan. Saya akan fasilitasi supaya ini menjadi bagian dari pembicaraan pimpinan dan kalau perlu dimasukkan agenda ketika pimpinan melakukan konsultasi dengan Presiden,” kata Pramono.
Politikus PDIP ini menjelaskan, forum konsultasi itulah yang bisa digunakan untuk menyampaikan apa yang dalam banyak hal tidak tersampaikan secara langsung kepada Presiden. “Apa yang dilakukan Pak Hari, saya yakin banyak yang mengikuti dan diharapkan ini akan memberikan pencerahan bagi siapa pun yang bertanggung jawab terhadap persoalan ini,” kata legislator kelahiran Kediri,Jawa Timur ini.
Selain menemui pimpinan DPR, Hari dan rekannya terlebih dahulu menemui jajaran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP). Mereka ditemui oleh anggota FPDIP Mindo Sianipar dan Indah Kurnia. Dalam pertemuan itu, Mindo mengungkapkan bahwa baru-baru ini dalam rapat antara Badan Anggaran DPR dan pemerintah sudah dimasukkan rencana awal tentang pembangunan infrastruktur untuk mengatasi lumpur Lapindo.
“Tapi, kalau hanya menambah bendungannya, itu tidak menyelesaikan masalah. Yang diperlukan adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah,” katanya.
Menurut Mindo, pemerintah sudah semestinya tidak tinggal diam, termasuk membebankan kepada perusahaan. FPDIP tidak mau melihat masyarakat yang berhadapan langsung dengan perusahaan.
“Di sinilah tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Negara dalam hal ini harus mengambil alih penyelesaian lumpur Lapindo,” ungkapnya.
Indah Kurnia menambahkan, PDIP akan tetap mengawal tersendatnya pembayaran ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo. “Apa pun penderitaan rakyat harus diperhatikan. Sisa pembayaran ganti rugi Rp900 miliar yang sampai saat ini belum dibayarkan,” ungkap mantan Manajer Persebaya Surabaya ini.
Sementara itu, mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengaku prihatin dengan datangnya warga Sidoarjo ke Jakarta untuk menuntut haknya. Usman menilai kedatangan Hari Suwandi merupakan bukti keinginan korban Lapindo yang begitu kuat untuk menagih dan mendapatkan keadilan atas bencana yang menimpa mereka.
“Ini tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warganya. Jika hal ini tidak bisa dilakukan, akan banyak Hari Suwandi lainnya di kemudian hari,” tuturnya.
(lil)
