Prabowo harus lebih demokratis
Selasa, 10 Juli 2012 - 08:13 WIB
Prabowo harus lebih demokratis
A
A
A
Sindonews.com – Ketua Dewan Pembina Partai (Gerakan Indonesia Raya) Gerindra Prabowo Subianto disarankan agar lebih demokratis memimpin partainya supaya konflik internal yang terjadi tak meluas dan berkepenjangan.
Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana mengatakan, Prabowo lah yang sesungguhnya menimbulkan perpecahan dan faksionalisasi di Partai Gerindra. Menurut Ari, Prabowo gagal membangun pelembagaan partai yang demokratis, karena selama ini cenderung melakukan kontrol secara personal.
“Saya lihat organisasi partai di bawah komando Prabowo tidak berjalan. Hal ini karena kontrol partai dijalankan serba personal. Sekadar diketahui, loyalis pemilih Gerindra saat ini yang paling rendah,” ungkap Ari saat dihubungi di Jakarta, senin 9 Juli 2012.
Ari melanjutkan, sejauh ini sosok Prabowo memang menjadi patron di Partai Gerindra. Elektabilitas Prabowo bahkan melebihi elektabilitas Partai Gerindra. Namun, dia menyebutkan, sebagai partai yang bergantung pada patron, tentu saja akan mengalami konsekuensi personalisasi.
Selain itu, kata Ari, problem Partai Gerindra saat ini adalah memenuhi parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Jika Gerindra tidak lolos PT, kecil peluang akan menjadi agenda setter dalam pembentukan koalisi pencalonan presiden. “Apalagi, ambang batas pencalonan presiden kemungkinan kembali ke 20 persen. Saat ini waktu konsolidasi sudah pendek sekali. Di tengah partai lain yang agresif, Partai Gerindra malah di ujung tanduk. Ini berbahaya bagi partai, karena pemilih yang memilih Prabowo belum tentu memilih Gerindra,” paparnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menandaskan, jika Prabowo dikatakan bersikap otoriter karena mengendalikan partai secara individu, itu pernyataan yang sangat keliru. Prabowo diklaim selalu mengikutsertakan semua kadernya setiap kali melakukan konsolidasi dan koordinasi.
Dia mengakui sebelumnya Partai Gerindra memang melaksanakan kongres luar biasa (KLB). Pelaksanaan KLB pada Maret 2012 itu menghadirkan tiga rekomendasi keputusan di antaranya mencalonkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres). “Kedua, memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra untuk menyempurnakan AD/ART partai. Ketiga, menyempurnakan kepengurusan di Partai Gerindra. Tapi, jika dibilang Pak Prabowo mengontrol kendali partai secara individu, saya kira gagal total pernyataan itu,” tandasnya.
Menurut Muzani, jika kemudian Prabowo memberikan pembekalan kepada semua kader, itu satu hal yang sangat wajar. Semua Ketua Dewan Pembina di partai mana pun melakukan hal itu terhadap kader partainya. Sebagai partai yang berumur empat tahun, Partai Gerindra sedang mencari pola terbaik.
Karena itu, kaderisasi terus dibangun. Muzani pun mengaku optimistis kemampuan Gerindra untuk mendulang elektabilitas yang positif akan tampak menjelang pelaksanaan Pemilu 2014.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo mengungkapkan keberatannya jika Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dikatakan bertindak otoriter. Menurut dia, Prabowo selalu bertindak demokratis dalam menjalankan roda keorganisasian partai.
Edhy bahkan mengatakan, partainya memang memiliki konsep demokrasi yang berbeda dengan partai lain. Partai Gerindra saat ini menjalankan sistem demokrasi terpimpin di keorganisasian partai. Prabowo selalu memberikan kesempatan kepada kadernya untuk mengutarakan usulan ataupun pendapat.
“Istilahnya, kita ini demokrasi terpimpin. Jadi kita boleh bicara asal tertata. Soal KLB, DPP tidak mengeluarkan surat pemecatan. Hanya kita melakukan penyempurnaan AD/ART sesuai mandat yang disampaikan kepada Pak Prabowo. Jadi, itu hak prerogatif Ketua Dewan Pembina,” pungkasnya.
Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana mengatakan, Prabowo lah yang sesungguhnya menimbulkan perpecahan dan faksionalisasi di Partai Gerindra. Menurut Ari, Prabowo gagal membangun pelembagaan partai yang demokratis, karena selama ini cenderung melakukan kontrol secara personal.
“Saya lihat organisasi partai di bawah komando Prabowo tidak berjalan. Hal ini karena kontrol partai dijalankan serba personal. Sekadar diketahui, loyalis pemilih Gerindra saat ini yang paling rendah,” ungkap Ari saat dihubungi di Jakarta, senin 9 Juli 2012.
Ari melanjutkan, sejauh ini sosok Prabowo memang menjadi patron di Partai Gerindra. Elektabilitas Prabowo bahkan melebihi elektabilitas Partai Gerindra. Namun, dia menyebutkan, sebagai partai yang bergantung pada patron, tentu saja akan mengalami konsekuensi personalisasi.
Selain itu, kata Ari, problem Partai Gerindra saat ini adalah memenuhi parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen dan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Jika Gerindra tidak lolos PT, kecil peluang akan menjadi agenda setter dalam pembentukan koalisi pencalonan presiden. “Apalagi, ambang batas pencalonan presiden kemungkinan kembali ke 20 persen. Saat ini waktu konsolidasi sudah pendek sekali. Di tengah partai lain yang agresif, Partai Gerindra malah di ujung tanduk. Ini berbahaya bagi partai, karena pemilih yang memilih Prabowo belum tentu memilih Gerindra,” paparnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menandaskan, jika Prabowo dikatakan bersikap otoriter karena mengendalikan partai secara individu, itu pernyataan yang sangat keliru. Prabowo diklaim selalu mengikutsertakan semua kadernya setiap kali melakukan konsolidasi dan koordinasi.
Dia mengakui sebelumnya Partai Gerindra memang melaksanakan kongres luar biasa (KLB). Pelaksanaan KLB pada Maret 2012 itu menghadirkan tiga rekomendasi keputusan di antaranya mencalonkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres). “Kedua, memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra untuk menyempurnakan AD/ART partai. Ketiga, menyempurnakan kepengurusan di Partai Gerindra. Tapi, jika dibilang Pak Prabowo mengontrol kendali partai secara individu, saya kira gagal total pernyataan itu,” tandasnya.
Menurut Muzani, jika kemudian Prabowo memberikan pembekalan kepada semua kader, itu satu hal yang sangat wajar. Semua Ketua Dewan Pembina di partai mana pun melakukan hal itu terhadap kader partainya. Sebagai partai yang berumur empat tahun, Partai Gerindra sedang mencari pola terbaik.
Karena itu, kaderisasi terus dibangun. Muzani pun mengaku optimistis kemampuan Gerindra untuk mendulang elektabilitas yang positif akan tampak menjelang pelaksanaan Pemilu 2014.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo mengungkapkan keberatannya jika Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dikatakan bertindak otoriter. Menurut dia, Prabowo selalu bertindak demokratis dalam menjalankan roda keorganisasian partai.
Edhy bahkan mengatakan, partainya memang memiliki konsep demokrasi yang berbeda dengan partai lain. Partai Gerindra saat ini menjalankan sistem demokrasi terpimpin di keorganisasian partai. Prabowo selalu memberikan kesempatan kepada kadernya untuk mengutarakan usulan ataupun pendapat.
“Istilahnya, kita ini demokrasi terpimpin. Jadi kita boleh bicara asal tertata. Soal KLB, DPP tidak mengeluarkan surat pemecatan. Hanya kita melakukan penyempurnaan AD/ART sesuai mandat yang disampaikan kepada Pak Prabowo. Jadi, itu hak prerogatif Ketua Dewan Pembina,” pungkasnya.
(lil)
