PT BA minta perlindungan Polri
Selasa, 03 Juli 2012 - 08:57 WIB
PT BA minta perlindungan Polri
A
A
A
Sindonews.com – Komisaris dan Direksi BUMN sektor pertambangan PT Bukit Asam kemarin bertemu dengan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo. Mereka meminta polisi mendukung usaha pertambangan yang dikelola perusahaan itu.
Komisaris PT Bukit Asam Patrialis Akbar mengatakan, permintaan dukungan moral kepada Kapolri itu agar perusahaannya bisa mengembangkan usaha. “Agar teman-teman di lapangan nyaman dalam bekerja,” ujar Patrialis saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin 2 Juli 2012.
Direktur Utama PT Bukit Asam Milawarman memaparkan dukungan penuh dari kepolisian diperlukan karena Bukit Asam adalah BUMN yang merupakan salah satu objek vital nasional.
Perusahaan ini memiliki aset seluas 90.000 hektare yang tersebar di beberapa provinsi, antara lain Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Riau, dan Kalimantan. PT Bukit Asam, kata Milawarma, tidak hanya memproduksi batu bara, namun juga pembangkit listrik.
“Karena itu kami butuh pengawalan kepolisian. Kami memasok 50 persen batu bara ke Jawa-Bali. Kami butuh dukungan polisi. Jika terjadi apa-apa dengan kami, Jawa-Bali bisa padam,” paparnya.
Milawarman membantah bahwa permintaan perlindungan dan pengawalan Polri ini karena perusahaannya mengalami persoalan sengketa lahan atau persoalan hukum yang melibatkan pihak lain. Kunjungan ke Mabes Polri ini juga dilakukan karena Milawarman merupakan anggota direksi baru. Direksi bersilaturahmi dengan Kapolri.
Sebelumnya, pada April lalu, Direksi dan Komisaris PT Bukit Asam melaporkan mantan Bupati Lahat, Sumatera Selatan, Harunata, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harunata dilaporkan karena dugaan korupsi yang merugikan negara senilai Rp20 triliun.
Dia diduga mengalihkan izin eksploitasi batu bara hak milik PTBA kepada 34 perusahaan swasta. PT Bukit Asam melakukan eksplorasi dengan pengeboran sejak 1990 dan baru mendapat izin eksplorasi pada 1992. PT Bukit Asam baru mendapatkan hak tunggal mengeksploitasi sejak 2003.
Namun, berdasarkan surat keputusan Nomor 540/63/64/65/277/Kep/Pertamben/2005, tiba-tiba Bupati membagikan lahan eksploitasi seluas 26.000 hektare milik PTBA kepada 34 perusahaan swasta pada 2005.
Komisaris PT Bukit Asam Patrialis Akbar mengatakan, permintaan dukungan moral kepada Kapolri itu agar perusahaannya bisa mengembangkan usaha. “Agar teman-teman di lapangan nyaman dalam bekerja,” ujar Patrialis saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin 2 Juli 2012.
Direktur Utama PT Bukit Asam Milawarman memaparkan dukungan penuh dari kepolisian diperlukan karena Bukit Asam adalah BUMN yang merupakan salah satu objek vital nasional.
Perusahaan ini memiliki aset seluas 90.000 hektare yang tersebar di beberapa provinsi, antara lain Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Riau, dan Kalimantan. PT Bukit Asam, kata Milawarma, tidak hanya memproduksi batu bara, namun juga pembangkit listrik.
“Karena itu kami butuh pengawalan kepolisian. Kami memasok 50 persen batu bara ke Jawa-Bali. Kami butuh dukungan polisi. Jika terjadi apa-apa dengan kami, Jawa-Bali bisa padam,” paparnya.
Milawarman membantah bahwa permintaan perlindungan dan pengawalan Polri ini karena perusahaannya mengalami persoalan sengketa lahan atau persoalan hukum yang melibatkan pihak lain. Kunjungan ke Mabes Polri ini juga dilakukan karena Milawarman merupakan anggota direksi baru. Direksi bersilaturahmi dengan Kapolri.
Sebelumnya, pada April lalu, Direksi dan Komisaris PT Bukit Asam melaporkan mantan Bupati Lahat, Sumatera Selatan, Harunata, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harunata dilaporkan karena dugaan korupsi yang merugikan negara senilai Rp20 triliun.
Dia diduga mengalihkan izin eksploitasi batu bara hak milik PTBA kepada 34 perusahaan swasta. PT Bukit Asam melakukan eksplorasi dengan pengeboran sejak 1990 dan baru mendapat izin eksplorasi pada 1992. PT Bukit Asam baru mendapatkan hak tunggal mengeksploitasi sejak 2003.
Namun, berdasarkan surat keputusan Nomor 540/63/64/65/277/Kep/Pertamben/2005, tiba-tiba Bupati membagikan lahan eksploitasi seluas 26.000 hektare milik PTBA kepada 34 perusahaan swasta pada 2005.
(lil)
