Dukungan ke KPK karena DPR lemah
Kamis, 28 Juni 2012 - 10:24 WIB
Dukungan ke KPK karena DPR lemah
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin mengatakan sumbangan masyarakat untuk pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berisi pesan moral sekaligus kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Citra Komisi III DPR semakin terpuruk apabila tidak segera merespon reaksi publik untuk segera menyetujui pembangunan gedung KPK," ujar Didi, melalui pesan singkat, Kamis (28/6/2012).
Ditambahkan dia, terlepas dari slip of the tongue atau keseleo lidah Bambang Widjoyanto, ternyata aksi penggalangan dana rakyat bagaikan efek bola salju. Dari pusat hingga daerah-daerah, masyarakat sangat peduli dengan nasib KPK.
"Cepat atau lambat, makin menyurutkan kepercayaan rakyat khususnya pada Komisi III DPR, yang mana akhirnya bisa berimbas makin terpuruknya kepercayaan rakyat pada DPR sebagai institusi," terangnya.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, sebenarnya pemerintah sudah mengalokasikan dana pembangunan gedung baru KPK. Tapi masih diberi tanda bintang oleh DPR, artinya dana tidak bisa dicairkan.
"Pemerintah sudah punya kepedulian, dimana sudah mengabulkan anggaran untuk pembangunan gedung tersebut. Sekarang tinggal Komisi III DPR diharapkan bisa mencabut tanda bintang yang menghambat pencairan dana tersebut," jelasnya.
Menurut Didi, argumentasi logis pembangunan gedung baru KPK sangat sederhana. KPK saat ini membutuhkan pegawai yang lebih banyak agar bisa bekerja dengan optimal. "Produktivitasnya harus ditingkatkan, dan didukung oleh infrastruktur yang memadai," ungkapnya.
Sumbangan dana dari masyarakat dapat diartikan mereka semua berada di belakang KPK yang berharap penegakan dan pemberantasan korupsi dapat dituntaskan. Terutama, pada kasus-kasus besar yang telah memiskinkan rakyat.
"Fenomena itu menunjukkan bahwa rakyat selalu bersama KPK, juga senantiasa mendukung KPK, dalam gerakan perang melawan korupsi," pungkasnya. (san)
"Citra Komisi III DPR semakin terpuruk apabila tidak segera merespon reaksi publik untuk segera menyetujui pembangunan gedung KPK," ujar Didi, melalui pesan singkat, Kamis (28/6/2012).
Ditambahkan dia, terlepas dari slip of the tongue atau keseleo lidah Bambang Widjoyanto, ternyata aksi penggalangan dana rakyat bagaikan efek bola salju. Dari pusat hingga daerah-daerah, masyarakat sangat peduli dengan nasib KPK.
"Cepat atau lambat, makin menyurutkan kepercayaan rakyat khususnya pada Komisi III DPR, yang mana akhirnya bisa berimbas makin terpuruknya kepercayaan rakyat pada DPR sebagai institusi," terangnya.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini menambahkan, sebenarnya pemerintah sudah mengalokasikan dana pembangunan gedung baru KPK. Tapi masih diberi tanda bintang oleh DPR, artinya dana tidak bisa dicairkan.
"Pemerintah sudah punya kepedulian, dimana sudah mengabulkan anggaran untuk pembangunan gedung tersebut. Sekarang tinggal Komisi III DPR diharapkan bisa mencabut tanda bintang yang menghambat pencairan dana tersebut," jelasnya.
Menurut Didi, argumentasi logis pembangunan gedung baru KPK sangat sederhana. KPK saat ini membutuhkan pegawai yang lebih banyak agar bisa bekerja dengan optimal. "Produktivitasnya harus ditingkatkan, dan didukung oleh infrastruktur yang memadai," ungkapnya.
Sumbangan dana dari masyarakat dapat diartikan mereka semua berada di belakang KPK yang berharap penegakan dan pemberantasan korupsi dapat dituntaskan. Terutama, pada kasus-kasus besar yang telah memiskinkan rakyat.
"Fenomena itu menunjukkan bahwa rakyat selalu bersama KPK, juga senantiasa mendukung KPK, dalam gerakan perang melawan korupsi," pungkasnya. (san)
()
