DPR pertanyakan sanksi Brimob Gorontalo

Sindonews.com - Pihak DPR mempertanyakan sikap para pimpinan TNI dan Polri dalam memberikan hukuman kepada anggota mereka yang telah terlibat dalam bentrok yang terjadi antara pihak Kostrad dengan Brimob di daerah Gorontalo beberapa waktu lalu.

Anggota komisi I DPR RI TB Hassanudin mempertanyakan apakah hukuman berupa teguran serta penundaan pendidikan selama 1 tahun sudah sesuai dengan akibat yang telah terjadi.

“Padahal bentrokan tersebut telah menimbulkan jatuh korban 1 orang meninggal dunia dan 3 orang luka tembak. Apakah cukup penembakan itu diselesaikan lewat hukuman "teguran" dan penundaan pendidikan?,“ tukas Hasanudin ketika dihubungi sindonews, Rabu (2/5/2012).

Hassanudin juga menganggap bentrokan yang terjadi antara TNI serta Polri sudah semakin marak terjadi era reformasi ini. Menurutnya, ada satu permasalahan penting yang menjadi faktor bentrokan antara dua institusi aparat keamanan tersebut salin bersitegang.

“Sepertinya ada masalah mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah . Salah satu penyebab dari adanya perkelahian antar angkatan atau antar korps , adalah sering lemahnya penindakan dan hukuman terhadap para pelakunya. Sehingga tak memberikan efek jera terhadap para pelaku lain,“ tegasnya.

“Panglima TNI dan Kapolri harus duduk bersama menyelesaikan masalah ini agar kasus serupa tidak terjadi lagi dimasa mendatang,“ imbuhnya. (wbs)