Pemerintah didesak terus berdayakan kaum perempuan

Sindonews.com - Pemerintah terus didesak untuk memberdayakan tenaga kaum perempuan dalam menjalankan berbagai aspek pekerjaan baik di bidang pemerintahan maupun swasta. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini kaum perempuan masih berada dalam kaum minoritas dalam setiap pelaksanaan pembangunan.

Bahkan, faktor kurang diberdayakaan perempuan tersebutlah yang dituding telah menjadi suatu faktor kegagalan pelaksanaan otonomi daerah yang telah dicanangkan pemerintah sejak lama.

“Tidak ada share antara pemerintah dengan masyrakat dan juga kaum wanita menjadi kendala tersendiri untuk terwujudnya otonomi daerah yang sukses,“ ujar peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro kepada Sindonews saat ditemui dalam acara Konsolidasi Jaringan Nasional Parlemen seluruh Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu 22/4/2012.

Dia menuding, hasil dari otonomi daerah yang telah dilaksanakan pemerintah beberapa waktu belakangan ini hanya dirasakan oleh berbagai pihak. Hal itulah yang perlu terus-menerus dievaluasi ke arah yang lebih baik.

“Otonimasi hanya dirasakan di tingkat pemda dan belum dirasakan secara luas oleh masyrakat lokal khususnya kaum perempuan,“ tukasnya.

Oleh karena itu, Siti pun kemudian mendesak para kaum perempuan untuk bisa meyakinkan dirinya sendiri mempunyai hak yang sama dalam segala bidang.

Melalui kepercayaan diri tersebutlah diharapkan pembangunan di Indonesia bisa dimulai dengan pembangunan yang dimulai dari daerah kecil.

“Politik itu untuk semua. Bahkan wanita itu memiliki hak konstitusional sehingga kita harus memantapkan kapasitas kita untuk memutus mata rantai pemerintahan yang buruk,“ tegasnya.