Peluang JK dan Akbar terbuka luas
Jum'at, 20 April 2012 - 23:07 WIB
Peluang JK dan Akbar terbuka luas
A
A
A
Sindonews.com - Dipercepatnya Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) untuk menentukan calon presiden (capres) dari Partai Golkar dinilai melanggar tradisi. Pasalnya Rapimnas kerap dilaksanakan menjelang HUT Golkar di bulan Oktober, namun dipercepat menjadi Juni 2012.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono, mengatakan Rapimnas dipercepat agar Golkar memiliki banyak waktu untuk mensosialisasikan capresnya kepada masyarakat.
"Saya kira wajar saja itu hak DPP tentu dengan pertimbangan segala resikonya sehingga supaya ada waktu untuk sosialiasi dan itu permintaan daerah. Itu soal waktu," tutur Agung saat ditemui di Istana Negara Jakarta, Jumat (20/4/2012).
Sementara terkait calon lain yang disebut-sebut akan maju dalam memperebutkan 'tiket' capres dari Golkar yaitu Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung, dia menilai semua ditentukan dalam Rapimnas Juni mendatang.
"Kalau soal orangnya nanti di Rapim itu," tutur Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.
Peluang keduanya, sambung Agung, masih terbuka luas selama Rapimnas. "Tapi kalau nanti sudah dilakukan mau voting apa aklamasi atau gimana hasilnya itulah yang harus diikuti," katanya. (wbs)
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Agung Laksono, mengatakan Rapimnas dipercepat agar Golkar memiliki banyak waktu untuk mensosialisasikan capresnya kepada masyarakat.
"Saya kira wajar saja itu hak DPP tentu dengan pertimbangan segala resikonya sehingga supaya ada waktu untuk sosialiasi dan itu permintaan daerah. Itu soal waktu," tutur Agung saat ditemui di Istana Negara Jakarta, Jumat (20/4/2012).
Sementara terkait calon lain yang disebut-sebut akan maju dalam memperebutkan 'tiket' capres dari Golkar yaitu Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung, dia menilai semua ditentukan dalam Rapimnas Juni mendatang.
"Kalau soal orangnya nanti di Rapim itu," tutur Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.
Peluang keduanya, sambung Agung, masih terbuka luas selama Rapimnas. "Tapi kalau nanti sudah dilakukan mau voting apa aklamasi atau gimana hasilnya itulah yang harus diikuti," katanya. (wbs)
()
