DPR persoalkan aparat dalam pengamanan UN
Senin, 16 April 2012 - 10:46 WIB
DPR persoalkan aparat dalam pengamanan UN
A
A
A
Sindonews.com - Kehadiran aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak proses pendistribusian hingga pengamanan jalannya Ujian Nasional (UN) mulai dipersoalkan kalangan DPR. Pengamanan ini dinilai mengganggu psikologi siswa yang akan melaksanakan ujian.
Usai melakukan pemantauan UN di SMA 4 Denpasar, Anggota Komisi X DPR RI M Nasrudin mengatakan, setelah melihat pelaksanaan pendistribusian soal UN hingga pengamanan dilakukan, pihaknya memandang perlu dilakukannya evaluasi.
"Kami sedang menjalankan fungsi pengawasan bagaimana pelaksanaan dan pengerjaan UN seperti apa. Komisi X berkepentingan untuk mengawasi UN tentunya dengan harapan lebih baik, kalau ada kendala perlu dievaluasi diperbaiki ke depan," ujar Nasruddin di Denpasar, Senin (16/4/2012).
Diakui politisi Partai Golkar ini, setelah melihat pelaksanaanya, kehadiran petugas saat UN harus dievalusai.
"Ya supaya tidak mengganggu psikologis siswa, kelihatannya ada kayak mau perang kecil-kecilan sehingga ada pengawalan sangat ketat," tandasnya.
Hanya saja, tentu antara satu daerah dengan daerah ada perberdaan dalam pelaksananya. Misalnya, ada naskah UN yang dikumpulkan di Mapolsek atau Kodim dan lainnya, hal itu kiranya perlu segera dievaluasi.
Sesugguhnya, kehadiran aparat TNI dan Polri yang ikut mengawal UN bertujuan bagus namun di sisi lain menimbulkan suasana yang bisa menggangu psikologis siswa.
"Kondisi itu niatnya baik, tetapi di sisi lain pemerintah seperti tidak percaya kepada aparat di bawahnya," tegas anggota Fraksi Partai Golkar ini.
Jika kemudian muncul persoalan di lapangan, sambungnya, tinggal pelaksanaan penegakan regulasi yang perlu diperbaiki ke depannya.
"Kalau regulasi dan penegakan hukum berjalan baik sehingga ke depan tidak perlu polisi atau TNI lagi," tegas dia.(azh)
Usai melakukan pemantauan UN di SMA 4 Denpasar, Anggota Komisi X DPR RI M Nasrudin mengatakan, setelah melihat pelaksanaan pendistribusian soal UN hingga pengamanan dilakukan, pihaknya memandang perlu dilakukannya evaluasi.
"Kami sedang menjalankan fungsi pengawasan bagaimana pelaksanaan dan pengerjaan UN seperti apa. Komisi X berkepentingan untuk mengawasi UN tentunya dengan harapan lebih baik, kalau ada kendala perlu dievaluasi diperbaiki ke depan," ujar Nasruddin di Denpasar, Senin (16/4/2012).
Diakui politisi Partai Golkar ini, setelah melihat pelaksanaanya, kehadiran petugas saat UN harus dievalusai.
"Ya supaya tidak mengganggu psikologis siswa, kelihatannya ada kayak mau perang kecil-kecilan sehingga ada pengawalan sangat ketat," tandasnya.
Hanya saja, tentu antara satu daerah dengan daerah ada perberdaan dalam pelaksananya. Misalnya, ada naskah UN yang dikumpulkan di Mapolsek atau Kodim dan lainnya, hal itu kiranya perlu segera dievaluasi.
Sesugguhnya, kehadiran aparat TNI dan Polri yang ikut mengawal UN bertujuan bagus namun di sisi lain menimbulkan suasana yang bisa menggangu psikologis siswa.
"Kondisi itu niatnya baik, tetapi di sisi lain pemerintah seperti tidak percaya kepada aparat di bawahnya," tegas anggota Fraksi Partai Golkar ini.
Jika kemudian muncul persoalan di lapangan, sambungnya, tinggal pelaksanaan penegakan regulasi yang perlu diperbaiki ke depannya.
"Kalau regulasi dan penegakan hukum berjalan baik sehingga ke depan tidak perlu polisi atau TNI lagi," tegas dia.(azh)
()
