Keputusan PT 3,5%, rawan digugat

Sabtu, 14 April 2012 - 11:03 WIB
Keputusan PT 3,5%, rawan...
Keputusan PT 3,5%, rawan digugat
A A A
Sindonews.com - Sidang paripurna DPR RI soal RUU pemilu akhirnya menyepakati ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 3,5 persen berlaku secara nasional. Namun, ambang batas yang ditetapkan itu dinilai banyak pihak dapat mengancam partai lokal.

Pengamat Politik Universitas Parahiyangan (UNPAR) Bandung Asep Warlan Yusuf mengatakan, keputusan soal ambang batas dalam RUU pemilu itu rawan digugat oleh masyarakat atau elit parpol lokal.

"Ketika PT berlaku nasional, maka yang terjadi adalah rawan gugatan, sebab banyak partai lokal yang besar di daerah namun karena ambang batas itu jadi terancam, tidak memenuhi PT nasional," ujar Asep dalam diskusi polemik Sindo Radio bertajuk "UU pemilu, Bikin Pilu" di Warung Daun Cikini Jakarta Sabtu, (14/4/2012)

Selain itu, menurut Asep proses pembahasan RUU pemilu di DPR terlihat lebih prosedural tapi tidak substansi. "Lebih pada demokrasi prosedural bukan substnsial. Bagaimana rekertumen partai lebih selektif, akuntabel, itu yang tidak banyak dibahas oleh parpol di DPR kemarin," tukasnya. Pembahasan dalam sidang itu lanjut dia, justru yang teknis-teknis dibahas berlama-lama.(lin)
()
Berita Terkini
Hotman Paris Ungkap...
Hotman Paris Ungkap Alasan Bersedia Menjadi Kuasa Hukum Febrie Adriansyah
Pimpin Panen Raya di...
Pimpin Panen Raya di Malang, Prabowo: Bukti TNI Hadir Perkuat Kemandirian Pangan
Don Ritto Gunakan Rumah...
Don Ritto Gunakan Rumah Febrie Adriansyah di Sentul untuk Operasional Yayasan
Febrie Adriansyah Tidak...
Febrie Adriansyah Tidak Ditahan, Kuasa Hukum: Sudah Mengundurkan Diri, Artinya Kooperatif
Komisi IX DPR Cecar...
Komisi IX DPR Cecar BGN usai Pamer Dapat WTP dari BPK: Jangan-jangan Dibikin-bikin
ICW Soroti Mutasi ASN...
ICW Soroti Mutasi ASN Kementerian PU, Diduga Hanya Jadi Alat Balas Dendam
Infografis
HGU 100 Tahun Dipermasalahkan,...
HGU 100 Tahun Dipermasalahkan, UU IKN Digugat Warga Dayak ke MK
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved