Gempa Sumatera, DPR stop konflik politik
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anis Matta turut bersedih dengan musibah gempa bumi yang terjadi di Aceh dan Sumatera. Pihaknya berharap, dengan adanya musibah itu, DPR tidak sibuk dengan politik yang menjadi kepentingan masing-masing partai.
"Kita ikut berempati pada masyarakat Indonesia yang ada di Sumatera. Jangan sampai DPR memunculkan panorama yang tidak simpati dari iklim politik," ujar Anis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2012).
Sebagai bukti empati itu, pengambilan keputusan RUU Pemilu yang ramai didebatkan akan diusahakan tidak melalui pengambilan suara terbanyak. Meskipun masih ada poin yang belum menemukan titik temu.
"Kita berusaha keras untuk tidak voting, tapi masih ada satu lagi mengenai konversi suara, itu masalah webster dan kuota," terangnya.
Masih kata Anis, persoalaan RUU yang tengah menjadi perdebatan ini tidak berkaitan langsung dengan kosntituen, lebih pada kepentingan partai politik itu sendiri.
"Karena ada gempa, persoalan ini kan lebih merupakan persoalan partai politik. Tidak terlalu public matter, tidak terlalu berurusan dengan konstituen secara langsung, tapi lebih berurusan pada parpol," tukasnya.
Sementara itu, hasil rapat lobi-lobi antar fraksi telah menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain, sebagian besar fraksi setuju terbuka untuk sistem Pemilu, dan 3,5 persen ambang batas (PT). Bahkan Golkar pun sepakat dengan ambang batas (PT) menjadi 3,5 persen.
Sedangkan yang belum menemukan titik kesepakatan hanya tinggal webster dan kuota yang bakal mau disatuin lagi. Sementara PDIP dan PKS masih memilih sistem tertutup. (san)
"Kita ikut berempati pada masyarakat Indonesia yang ada di Sumatera. Jangan sampai DPR memunculkan panorama yang tidak simpati dari iklim politik," ujar Anis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2012).
Sebagai bukti empati itu, pengambilan keputusan RUU Pemilu yang ramai didebatkan akan diusahakan tidak melalui pengambilan suara terbanyak. Meskipun masih ada poin yang belum menemukan titik temu.
"Kita berusaha keras untuk tidak voting, tapi masih ada satu lagi mengenai konversi suara, itu masalah webster dan kuota," terangnya.
Masih kata Anis, persoalaan RUU yang tengah menjadi perdebatan ini tidak berkaitan langsung dengan kosntituen, lebih pada kepentingan partai politik itu sendiri.
"Karena ada gempa, persoalan ini kan lebih merupakan persoalan partai politik. Tidak terlalu public matter, tidak terlalu berurusan dengan konstituen secara langsung, tapi lebih berurusan pada parpol," tukasnya.
Sementara itu, hasil rapat lobi-lobi antar fraksi telah menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain, sebagian besar fraksi setuju terbuka untuk sistem Pemilu, dan 3,5 persen ambang batas (PT). Bahkan Golkar pun sepakat dengan ambang batas (PT) menjadi 3,5 persen.
Sedangkan yang belum menemukan titik kesepakatan hanya tinggal webster dan kuota yang bakal mau disatuin lagi. Sementara PDIP dan PKS masih memilih sistem tertutup. (san)
()