Tantowi: Wajar pidato SBY bocor

Sindonews.com - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di rapat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) pada 1 April 2012 lalu bocor ke tangan wartawan. Dalam salinan pidato itu, SBY curhat bahwa ide pasal 7 ayat 6 (a) merupakan ide Demokrat bukan ide Partai Golkar.

Menanggapi hal itu, politisi Golkar Tantowi Yahya tidak mau mengomentari lebih jauh terkait bocoranya pidato SBY yang seharusnya menjadi konsumsi internal Partai Demokrat. Menurutnya, masyarakat sudah tahu, sebenarnya ide itu datang dari partai mana.

"Saya tidak mau berkomentar itu ide siapa. Masyarakat sudah tahu itu idenya siapa saja," ujar Tantowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2012).

Lanjut Tantowi, jika ada kader PD membantah silakan saja. Sebab, itu bukan menjadi persoalannya. Sebab, pada saat sidang Paripurna pengambilan keputusan kenaikan BBM ada bukti konkret dan masyarakat ikut menyaksikan. "Silakan dibantah saja, tapi kan ada rekamannya dan suasana kebatinan waktu itu," terangnya.

Menurut Tantowi, kebocoran pidato SBY itu dinilai sebagai suatu hal yang wajar. Sebab, rapat yang sangat sterilpun kadang masih bocor. "Saya rasa kebocoran itu tidak bisa dihindarkan, rapat yang steril saja bisa bocor," tukasnya.

Seperti diketahui, pidato SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dikabarkan bocor. Sejumlah media menerima bocoran Pidato SBY pada 1 April 2012 di kantor DPP Partai Demokrat, Kramat Raya, Jakarta, terkait voting rapat paripurna DPR RI tentang pasal 7 ayat 6(a) RUU APBNP.

Berikut isi pidato SBY yang dibocorkan tersebut:

Disaksikan Tuhan Yang Maha Esa, kita tidak boleh berbohong. Tidak boleh kita memanipulasi. Tidak dibikin begitu atau dibilang begitu jauh dari karakter kita. Saya akan ceritakan apa adanya. Kalau saya ceritakan apa adanya, saya yakin saudara akan lebih bangga lagi menjadi Partai Demokrat. Dan barangkali publik atau rakyat tidak akan mudah percaya, kalau ada banyak pihak yang karena partai kita, atau saya atau Partai Demokrat, seolah-olah Partai Demokrat tidak berbuat apa-apa.

Saya mulai dengan pertemuan dengan semua ketua umum parpol koalisi di Cikeas. Setelah berbicara kurang lebih 2,5 jam, diakhiri dengan konperensi pers, semuanya seolah-olah kompak, bersatu, sama posisi. Meskipun saya sudah punya pengalaman yang panjang (ha..ha..ha.. hadirin tertawa). Oleh karena itu pada saat konperensi pers, saya tidak terlalu cepat mengatakan bahwa koalisi sudah kompak, tidak. Karena sekali lagi pengalaman.

Tetapi proses berikutnya lagi dibangunlah komunikasi secara intens dan disitulah mulai berubah-ubah. Saya telepon lagi, beberapa diantaranya, OK lagi. Setelah tiga hari berubah lagi. Ada partai yang tidak masuk di koalisi kita, mengirim message, sampaikan ke Pak SBY memang partai kami harus begitu, karena ini politik. Tapi nanti akhirnya mendukung. Omong kosong.

Tuhan mencatat, menipu. Partai-partai lain juga begitu. Sampai juga yang lain, konsolidaskan begitu-begitu, tidak terjadi. Hanya senang partai kita kalau iya, iya. Jangan mudah dan sering berbohong. Akan jadi nanti apa yang kita perjuangkan. Kalau mengatakan, kami belum cocok, belum setuju dengan platform kami, lebih baik dibilang dan itu terhormat bagi saya, daripada iya-iya terus sampai saatnya voting berubah total dari janji sebelumnya.

Kembali proses berjalan, terjadi sinergi, pertemuan-pertemuan, kontak-kontak, lobi-lobi, yang seolah-olah menuju rapat paripurna tanggal 30 Maret, koalisi akan kompak dan tidak ada apa-apa.

Saya mendapatkan laporan tiap hari ketika saya berkunjung ke Beijing dan ke Seoul. Tetapi sekali lagi naluri saya mengatakan "Its not that easy", tidak semudah itu. Sampailah pada tanggal 29 Maret sore hari mendarat di Halim Perdana Kusuma, disambut oleh Wapres, para Menko, dan sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan lain-lain. Dilaporkan, everything views to be OK.

Waktu itu, saya tahu perilaku politik, akhirnya ada waktu 1,5 jam rapat di situ, saya sampaikan ketidakperkenanan saya tentang ini itu, perbaiki ini-perbaiki itu. Tetapi tentu ada yang saya simpan, sepertinya belum bulat benar. Mengalir terus, sampailah pada 29 Maret malam banyak sekali dinamika, banyak terjadi. Tapi saya makin tahu, bahwa sebenarnya sebagian dari koalisi kita, bukan hanya satu partai, sebagian dari partai koalisi kita masih ada agenda-agenda tersembunyi. Ada agenda yang lain.

Saya baru pulang dari luar negeri, di luar negeri pun, saya tidak berhenti, kalau pak Albert bisa istirahat 1-2 jam, karena gantian. Kalau saya seminggu, dari pagi siang sore malam, jam 23.00 WIB baru selesai. Tengah malam saya teliti lagi pidato saya, bilateral saya. Biasanya, ke tanah air saya butuh satu hari untuk konsolidasi. Kemarin tidak, begitu tanggal 29 sampai 29 malam sampai jam 03.00 WIB subuh, pagi berangkat lagi.

Tanggal 30-nya, juga sampai jam 03.00 WIB subuh, baru selesai. Nah, yang saya ceritakan adalah liku-liku pada tanggal 30 Maret, mulai pagi, siang dan sore dan malam hari. Di situlah, rakyat medan politik kita, disitulah saya menguji kepribadian, karakter daripara politisi kita.

Melihat gelagatnya yang mestinya presiden tidak harus turun seperti itu, banyak yang pernah menjadi menteri, Pak TB Silalahi, bahkan pernah menjadi menteri era Pak Suharto, presiden tidak sepatutnnya atau sangat jarang untuk hands on, tetapi kemarin saya pimpin langsung.

Wah, karena sangat berbahaya kalau sampai UU APBNP 2012 tidak tembus, ekonomi kita bisa sangat terganggu. Dan itu ditunggu oleh mereka (parpol yang menolak kenaikan BBM). Biarkan SBY yang dari Partai Demokrat dengan pemerintahan yang dipimpinnya tidak diberikan tool apa-apa. Tidak diberikan kewenangan UU untuk melakukan segala sesuatunya, di kunci di situ, dan akan collaps.

Sama halnya, tidak boleh menaikkan BBM forever, itu tinggal tunggu saatnya. Kalau tiba-tiba ada gejolak luar biasa, akan collaps. Jadi yang tidak setuju menaikkan BBM, bukan untuk rakyat. Sebuah parpol yang pimpinannya pernah menjadi presiden, juga menaikkan harga BBM. Jadi kali ini bukan untuk rakyat, supaya SBY, pemerintah dan Partai Demokrat jatuh.

Ada juga setuju BBM naik, tapi tidak setuju membantu rakyat miskin, sama saja. Karena begitu kita naikkan BBM, presiden tidak diberikan ruang melalui UU yang ada untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kita dengan social protection, akan terjadi gelombang kemarahan di seluruh Indonesia, karena mereka akan menjerit dan kemudian pemerintah akan dituntut dan akan jatuh juga.

Itu semua, silat lidah, talk shownya ke sana kemari, tapi intinya pemerintah diharapkan jatuh secepat-cepatnya. Tentu, tidak seorang presiden pun yang mau dikadali, yang mau dibegitukan dan oleh karena itulah kita (PD) berikhtiar, berupaya dan berjuang.

Saat yang paling akhir lagi adalah kurang 30 menit, saya melalui proses, menelepon diberitahukan ada 3 opsi. Opsi 1, PDIP, Gerindra, Hanura, tolak amandemen pasal 7 ayat 6(a) alias jangan diberikan wewenang untuk menaikkan harga BBM. Opsi 2, opsi partai Golkar yang mematok 15% 6 bulan. Opsi 3, opsi koalisi minus PG dan PKS, yang menetapkan 10% empat bulan. Sedangkan PKS tidak jelas.

Kalau 3 opsi, itu mesti 2 putaran. Kalau 2 putaran, Partai Golkar mengatakan kepada saya, nanti kami abstain di putaran kedua. Siapa yang bisa menjamin. Belum faktor PKS, kemana arahnya, terbukti betul. Tinggal 30 menit, saya harus mengambil keputusan. Dan waktu itu dibawa opsi itu. Pak Marzuki Alie sebagai Ketua DPR memberi opsi itu dan siap divoting.

Itu detik-detik yang paling menentukan. Kalau dibuka 3 opsi, tadi itu. We will lose, karena banyak sekali orang yang mudah ingkar janji, ingkar kesepakatan. Kemudian, 6 bulan 15% sebetulnya, sebelumnya ada kesepakatan, 5% meski pemerintah mengusulkan bukan 5%, Banggar usul 5%, itu terlalu rendah. Kok BBM buru-buru dinaikkan.

De facto, sejak Oktober 2011, Indonesia Crude Price (ICP) kita sudah diatas yang ada dalam APBN 2012, kenyataan November, Desember, Januari, Februari, saya belum menaikkan. Oleh rakyat, kok mudah sekali menaikkan BBM, mosok ga ada cara lain. Meskipun pemerintah 5%, Banggar 5%, tapi politiknya tinggi, saya betul-betul sadar bahwa ini telalu rendah, maka di kantor, kebetulan menteri-menteri yang merepresentasikan parpol ada di situ, pak Wacik di situ. Saya perintahkan bikin antara 10-15%, jadi bukan ide Golkar (tepuk tangan peserta), kami bermain 15%.

Meskipun PD masih patuh pada Banggar. Kemudian yang lain 10-15%. Jadi 15% itu bukan monopoli, bukan ide Partai Golkar. Bahkan kesepakatan itu nantinya, menuju 10%, tapi diingkari lagi. Kemudian sampailah pada titik krusial. Mau 3 opsi atau 2 opsi. Kalau dua opsi, kalau PG dan koalisi bisa jadi satu, PKS lupakan.

Jadi kalau itu jadi 1, hampir pasti menghadapi di sana menang. Yang harus saya putuskan berapa? Tadinya saya ingin, begini saja deh, 15% tetapi barangkali waktu yang paling tepat 3-4 bulan boleh 3 dan 4 bulan. Sebetulnya PG setuju 15% 3-4 bulan, tentu juga PD, PAN, PKB dan PPP. Tetapi begini, internal PG gaduhnya luar biasa, dibenarkan oleh salah satu menteri dari PG.

Waktu ketemu 10%, PKS disitu, meski diingkari lagi, diingkari lagi. Sudah kompak semua, tapi ingkar, gak nyana, akhirnya kewalahan. Toh, 15% juga ide kita, ide saya, lantas waktunya tinggal 30 menit, lantas kalau 3 opsi tidak bagus, oleh karena itulah semua yakin, saya telepon Aburizal Bakrie atau Ical (Ketua Umum PG) meskipun pak Ical di Papua, semua ada di situ, berikan waktu kepada saya, saya ingin mengajak berdoa, supaya tidak salah keputusan saya, nanti keputusan saya akan segera kita sampaikan ke DPR.

Saya mengajak membaca Al-Fatehah. Yang beragama Islam, memohon kepada Allah. Dalam keadaan seperti ini, memohon pertolongan kepada Tuhan, yang kita harapkan, dan pertolongan itu sungguh datang. Nah, setelah itu, Bismillah, saya putuskan dua opsi. Perjuangkan, voting naik ke atas. Bismillah. Dan hanya selisih 20 menit, terjadilah. Tampaknya PDIP tidak siap (diikuti tertawa hadirin). PKS memang seperti itu.

Kedua, dengan disetujuinya amandemen pasal 7 ayat 6a, itu berarti saya diberikan kewenangan untuk setiap saat manakala ada selisih haga 15% atau lebih baik naik atau turun, dalam waktu 6 bulan berturut-turut, rata-rata, itu diberikan kewenangan melakukan penyesuaian harga. Itu jelas legitimasi dan legalitas.

Sebenarnya, pidato saya setelah rapat paripurna bukan luar biasa, dari dulu juga begitu. Di dunia juga begitu. Presiden lain juga begitu, sejak Suharto. Bu Megawati juga menaikkan. Artinya, kewenangan itu ada di pemerintah, domain eksekutif. Saudara di DPR jangan semua diborong, itu sistem seperti parlementer, wrong. Ini sistem presidensil, DPR itu hanya menetapkan berapa subsidi. Pemerintah menjaga subsidi tidak melampaui defisit.

Bagaimana pemerintah menjaga subsidi? Terserah. Nah kalau semua dikontrol DPR, berarti gak perlu ada lembaga eksekutif. Amat riuh kalau dibawa ke dewan.

PD melakukan pencerahan, meletakkan kembali dasar-dasar ketatanegaraan yang benar. Kita negara kesatuan dengan sistem presidensial, bukan parlementer, dan federal. Oleh karena itulah, tadi malam saya ingatkan gubernur, bupati, walikota, harus memiliki moral dan etika untuk mematuhi yang jadi kebijakan pemerintah. Presiden sesuai UUD 45 memegang pemerintahan.

Gubernur/bupati/walikota adalah kepanjangan presiden, keliru hukumnya. Bupati/walikota memimpin unjuk rasa, melawan membangkang pemerintahnya. Yang menyedihkan, seruan itu datang dari komunitas politik yang di dalammnya juga pernah menjadi presiden (tepuk tangan).

Bayangkan, kalau itu terjadi, 2014 presiden ganti, seluruh walikota, bupati dan gubernur dari PD melakukan hal yang sama, kayak apa negara kita ini? Menangis rakyat kita. Itu insubordinasi, itu pembangkangan. Itu pemberontakan, itu perlawanan. Itu tidak mencerminkan sistem negara kesatuan. Federal barangkali, ada domain, kekuasaan pada partai tertentu, kita bukan itu.

Kita kembali pada 30 malam sampai dini hari, ini adalah yang terbaik. Saudara menjadi bagian yang menetapkan yang terbaik (tepuk tangan) Sekarang, apa yang dilakukan agar 30 maret dan 1 April ini, PD bisa mendapatkan peluang dan momentum baru untuk meningkatkan keberhasilan kita dalam perjuangan politik.

Begini, saya berharap ketum dan seluruh jajaran membaca dan memahami isi penjelasan saya tadi malam. Lakukan sesuatu, pemerintah apa, masyarakat apa, maka rakyat akan tahu PD lah yang peduli, PD yang konsisten, PD lah yang tahu apa yang harus dilakukan bersama kedepan menyelamatkan perekonomian kita.

Saya ambil contoh, tadi malam (30 Maret) saya sampaikan ekonomi sebuah negara, itu diharapkan terus tumbuh. Kalau ekonomi tidak tumbuh, negara akan collaps atau stagnan. Bagi negara berkembang, yang kemiskinan makin tinggi, penganggurannya juga biasanya tinggi, pembangunan belum, kalau ekonomi tidak tumbuh, itu berarti masa depan gelap. Ekonomi harus tetap tumbuh.

Nah agar ekonomi tumbuh, maka investasi harus berkembang. Serukan, wahai PD, dimana-mana, di berbagai forum dalam dunia seperti ini, mari kita tingkatkan investasi. Gubernur, bupati, walikota, jangan mengeluarkan aturan yang menghambat investasi. Demikian juga pihak-pihak lain. Kalau disuarakan terus menerus pelaku ekonomi dan dunia usaha akan salut. Jadi Partai Demokrat mengerti apa sumber pertumbuhan di negeri ini.

Kedua, soal ekspor, ayo digalakkan industri-industri ekspor supaya ekonomi tumbuh. Berikutnya, govermenting spending, ya APBN itu. Mengapa pembelajaan dan penerimaan penting agar menopang pertumbuhan, ekonomi akan tumbuh kalau masyarakatnya konsumsi barang-barang yang diperlukan, masyarakat bisa beli. PD harus bersuara, dukung langkah pemerintah yang terus meningkatkan gaji PNS, yang terus mendorong peningkatan upah buruh, terus meningkatkan nilai tukar petani, yang terus memberi bantuan orang miskin.

Mengapa pemerintah terus didukung, karena masyarakat punya daya beli, kemampuan daya beli. Kalau PD terus menerus bersama rakyat, maka orang tahu PD mengerti ekonomi, mengerti darimana asalnya pertumbuhan itu. Pertumbuhan juga dilihat dari sektor rill dan moneter, jadi PD sektor riil, jasa, pertanian, teruslah dalam keadaan seperti ini tingkatkan produktivtas daya saing, dan efisiensinya. Moneter, dikelola maka baiklah investasinya, kelola baiklah suku bunga, agar gerak semua itu. Maka PD dianggap mengerti itu pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, hanya lawan-lawan politik atau orang yang tidak jujur dan jernih hatinya tidak mau mengakui pertumbuhan Indonesia. Tiongkok negara yang paling tinggi pertumbuhannya, tahun ini ditargetkan tumbuh 7,5 persen, India yang selama ini tinggi, ditargetkan 6,9 persen.

Sebenarnya APBN 2012 kita menargetkan 6,7 %, karena ada masalah ini kita koreksi menjadi 6,5%. Itu lompatan yg luar biasa melihat India, Malaysia, Thailand rendah. Kemarin di Seoul, saya diminta bertemu dengan pemimpin negara lain, beliau-beliau yang meminta, bukan saya. Semua minta ketemu dengan kita karena ada peluang kerjasama dengan kita, ekonomi mereka tumbuh dan saya juga ketemu Deputy Prime Minister England. (san)