PD: PKS lebih terhormat jika beroposisi
Selasa, 10 April 2012 - 11:37 WIB
PD: PKS lebih terhormat jika beroposisi
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan mengambil keputusan mundur, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri diam dan tak bersikap.
Namun demikian, sejumlah kader Partai Demokrat, terus mendesak agar PKS segera mengambil keputusan mundur tanpa harus menunggu SBY.
Salah satu desakan itu datang dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Didi Irawadi Syamsuddin. Kata Didi, apapun alasannya, PKS jauh lebih terhormat jika secara kesatria keluar dari koalisi. Keluar dari pemerintahan SBY-Boediono, dan segera memposisikan diri sebagai oposisi.
"Tunjukan sikap kesatria kalau memang sudah tidak cocok lagi. Silakan mengambil posisi sebagai oposisi. Itu baru namanya gentlemen dan terhormat," tukas Didi melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (10/4/2012).
Menurut anggota Komisi III DPR ini, tidak hanya di Republik Indonesia, di belahan dunia manapun, apabila sebuah partai berkoalisi, maka akan terikat etika dan harus mentaati semua aturan yang ada.
"Bangunan koalisi seharusnya dimaknai sebagai persamaan sikap politik dalam pengambilan keputusan yang strategis di DPR," ujarnya.
Masih kata Didi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik yakni 6,5 persen lebih, dimana salah satu tertinggi di Asia. Namun akan sangat terganggu bilamana energi hanya dihabiskan karena ada anggota koalisi yang terus mengganggu pemerintah yang ada untuk kepentingan politik sesaat semata.
"Seyogyanya koalisi bisa solid, dan memikirkan perbaikan dan kesejahteraan bangsa ke depan, apalagi kita yang sedang berada pada momentum yang baik dalam pertumbuhan ekonomi. Mari kita fokus dan bekerja pada kepentingan rakyat, niscaya rakyat akan diuntungkan," paparnya.
Namun, dirinya tak mau mendahului keputusan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan sebagai Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) yang memiliki otoritas penuh. "Kami menyerahkan sepenuhnya pada Ketua Dewan Pembina kami (SBY), sikap apa yang terbaik, dan saya yakin SBY akan memutuskan apa yang terbaik," pungkasnya.(lin)
Namun demikian, sejumlah kader Partai Demokrat, terus mendesak agar PKS segera mengambil keputusan mundur tanpa harus menunggu SBY.
Salah satu desakan itu datang dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Didi Irawadi Syamsuddin. Kata Didi, apapun alasannya, PKS jauh lebih terhormat jika secara kesatria keluar dari koalisi. Keluar dari pemerintahan SBY-Boediono, dan segera memposisikan diri sebagai oposisi.
"Tunjukan sikap kesatria kalau memang sudah tidak cocok lagi. Silakan mengambil posisi sebagai oposisi. Itu baru namanya gentlemen dan terhormat," tukas Didi melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (10/4/2012).
Menurut anggota Komisi III DPR ini, tidak hanya di Republik Indonesia, di belahan dunia manapun, apabila sebuah partai berkoalisi, maka akan terikat etika dan harus mentaati semua aturan yang ada.
"Bangunan koalisi seharusnya dimaknai sebagai persamaan sikap politik dalam pengambilan keputusan yang strategis di DPR," ujarnya.
Masih kata Didi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik yakni 6,5 persen lebih, dimana salah satu tertinggi di Asia. Namun akan sangat terganggu bilamana energi hanya dihabiskan karena ada anggota koalisi yang terus mengganggu pemerintah yang ada untuk kepentingan politik sesaat semata.
"Seyogyanya koalisi bisa solid, dan memikirkan perbaikan dan kesejahteraan bangsa ke depan, apalagi kita yang sedang berada pada momentum yang baik dalam pertumbuhan ekonomi. Mari kita fokus dan bekerja pada kepentingan rakyat, niscaya rakyat akan diuntungkan," paparnya.
Namun, dirinya tak mau mendahului keputusan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan sebagai Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) yang memiliki otoritas penuh. "Kami menyerahkan sepenuhnya pada Ketua Dewan Pembina kami (SBY), sikap apa yang terbaik, dan saya yakin SBY akan memutuskan apa yang terbaik," pungkasnya.(lin)
()
