Nasib PKS segera diumumkan
Nasib PKS segera diumumkan
A
A
A
Sindonews.com - Sebagai partai koalisi tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat ini bagai di ujung tanduk.
Hal ini, tak terlepas dari sikap keukeh PKS untuk berseberangan dengan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan telah menyerahkan mandatnya kepada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie untuk menentukan nasib PKS ini.
Dikonfirmasi soal itu, Ketua Dewan Pimpinan Partai (DPP) Demokrat Sutan Bhatoegana mengaku belum tahu. Namun kata dia, untuk menentukan sikap terhadap PKS tidak selalu dilakukan oleh SBY sendiri, tapi juga bisa dimandatkan.
"Masalah koalisi ini memang bisa dilakukan oleh sekretaris, bisa juga wakil ketua, jadi boleh-boleh saja, sepanjang itu sudah mandat. Bahkan anggota juga bisa, asalkan itu mandat langsung dari ketua setgab, seperti misalnya pak Hatta Rajasa, dia kan sudah senior jadi tidak masalah," tukas Sutan kepada Sindonews Jumat (6/4/2012).
Jika memang benar SBY telah memandatkan soal nasib PKS kepada wakil ketua atau sekretaris setgab, maka lanjut Sutan tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi.
Seperti diketahui, partai koalisi semakin memanas setelah PKS bersebrangan dengan sikap pemerintah, dalam sidang paripurna PKS tegas tidak setuju dengan pasal 7 ayat 6 (a) atau menolak kenaikan BBM.(lin)
Hal ini, tak terlepas dari sikap keukeh PKS untuk berseberangan dengan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan telah menyerahkan mandatnya kepada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie untuk menentukan nasib PKS ini.
Dikonfirmasi soal itu, Ketua Dewan Pimpinan Partai (DPP) Demokrat Sutan Bhatoegana mengaku belum tahu. Namun kata dia, untuk menentukan sikap terhadap PKS tidak selalu dilakukan oleh SBY sendiri, tapi juga bisa dimandatkan.
"Masalah koalisi ini memang bisa dilakukan oleh sekretaris, bisa juga wakil ketua, jadi boleh-boleh saja, sepanjang itu sudah mandat. Bahkan anggota juga bisa, asalkan itu mandat langsung dari ketua setgab, seperti misalnya pak Hatta Rajasa, dia kan sudah senior jadi tidak masalah," tukas Sutan kepada Sindonews Jumat (6/4/2012).
Jika memang benar SBY telah memandatkan soal nasib PKS kepada wakil ketua atau sekretaris setgab, maka lanjut Sutan tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi.
Seperti diketahui, partai koalisi semakin memanas setelah PKS bersebrangan dengan sikap pemerintah, dalam sidang paripurna PKS tegas tidak setuju dengan pasal 7 ayat 6 (a) atau menolak kenaikan BBM.(lin)
()
Explore More