PAN usul PKS bertahan di koalisi
PAN usul PKS bertahan di koalisi
A
A
A
Sindonews.com - Tak sedikit yang menginginkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari anggota koalisi, terutama dari Kader Partai Demokrat. Hal tersebut ramai diperbincangkan setelah PKS menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Pasal 7 ayat 6 (a) APBN-P tahun 2012.
Tapi, tidak semua anggota Sekretaris Gabungan (Setgab) menginginkan PKS keluar. Partai politik yang berat dengan kepergian PKS adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Partai besutan Hatta Rajasa ini tetap menginginkan PKS berada di koalisi, memperkuat barisan pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.
"Sebaiknya PKS tidak keluar sampai 2014. Karena dari awal sudah membangun solidaritas di koalisi," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Viva Yoga Mauladi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4/2012).
Tapi dengan syarat, jika PKS tetap ada dalam koalisi, mereka harus menaati semua aturan kontrak koalisi yang menjadi kesepakatan bersama. "Tentutnya taat aturan dalam berkoalisi, harus ditaati bersama-sama," tegasnya.
Seperti diketahui, sejumlah kader PD meminta agar Ketua Setgab SBY tegas dalam mengambil sikap terhadap PKS. Lebih jauh, mereka mencap PKS sebagai pembangkang. Lantaran tidak satu kata dan perbuatan dengan pemerintah dalam mengawal kebijakan menaikkan harga BBM yang rencana awalnya dilakukan mulai 1 April 2012. (san)
Tapi, tidak semua anggota Sekretaris Gabungan (Setgab) menginginkan PKS keluar. Partai politik yang berat dengan kepergian PKS adalah Partai Amanat Nasional (PAN). Partai besutan Hatta Rajasa ini tetap menginginkan PKS berada di koalisi, memperkuat barisan pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono.
"Sebaiknya PKS tidak keluar sampai 2014. Karena dari awal sudah membangun solidaritas di koalisi," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Viva Yoga Mauladi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4/2012).
Tapi dengan syarat, jika PKS tetap ada dalam koalisi, mereka harus menaati semua aturan kontrak koalisi yang menjadi kesepakatan bersama. "Tentutnya taat aturan dalam berkoalisi, harus ditaati bersama-sama," tegasnya.
Seperti diketahui, sejumlah kader PD meminta agar Ketua Setgab SBY tegas dalam mengambil sikap terhadap PKS. Lebih jauh, mereka mencap PKS sebagai pembangkang. Lantaran tidak satu kata dan perbuatan dengan pemerintah dalam mengawal kebijakan menaikkan harga BBM yang rencana awalnya dilakukan mulai 1 April 2012. (san)
()
Explore More