Golkar merasa kehilangan PKS
Golkar merasa kehilangan PKS
A
A
A
Sindonews.com - Kabar keluarnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretaris Gabungan (Setgab) mulai kencang diberitakan.
"Kalau ujungnya penggeseran, sudah tentu kami merasa kehilangan teman seiring yang selama ini sama-sama membangun koalisi dengan ciri khasnya masing-masing," ujar Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Kendati begitu, hingga kini Ketua Setgab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih belum memberikan keterangan secara resmi.
Sebagai rekan koalisi selama PKS bergabung, Golkar mengaku tak pernah mendesak agar PKS dikeluarkan. "Semua berpulang kepada Presiden, kami tidak mendorong apapun," bantahnya.
Wakil Ketua DPR ini menambahkan, akibat ulah PKS saat rapat Paripurna itu, banyak kader Partai Demokrat yang merasa gerah. "Lebih baik kami tak lebih jauh berkomentar, tapi nyatanya banyak kader Demokrat gundah mengenai PKS," tandasnya.
Semua kebijakan koalisi dan pergeseran kabinet, tambah Priyo, tetap menjadi ranah Presiden. Selain itu, semua pimpinan partai dapat memafhumi semua desakan itu, terkait sikap PKS yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Tapi toh kita serahkan semua pada Presiden yang punya hak prerogatif (hak istimewa). Apakah ada pergeseran kabinet, itu sepenuhnya Presiden," tukasnya. (san)
"Kalau ujungnya penggeseran, sudah tentu kami merasa kehilangan teman seiring yang selama ini sama-sama membangun koalisi dengan ciri khasnya masing-masing," ujar Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Kendati begitu, hingga kini Ketua Setgab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih belum memberikan keterangan secara resmi.
Sebagai rekan koalisi selama PKS bergabung, Golkar mengaku tak pernah mendesak agar PKS dikeluarkan. "Semua berpulang kepada Presiden, kami tidak mendorong apapun," bantahnya.
Wakil Ketua DPR ini menambahkan, akibat ulah PKS saat rapat Paripurna itu, banyak kader Partai Demokrat yang merasa gerah. "Lebih baik kami tak lebih jauh berkomentar, tapi nyatanya banyak kader Demokrat gundah mengenai PKS," tandasnya.
Semua kebijakan koalisi dan pergeseran kabinet, tambah Priyo, tetap menjadi ranah Presiden. Selain itu, semua pimpinan partai dapat memafhumi semua desakan itu, terkait sikap PKS yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
"Tapi toh kita serahkan semua pada Presiden yang punya hak prerogatif (hak istimewa). Apakah ada pergeseran kabinet, itu sepenuhnya Presiden," tukasnya. (san)
()
Explore More