PKS tunggu komunikasi politik dari SBY
Selasa, 03 April 2012 - 11:32 WIB
PKS tunggu komunikasi politik dari SBY
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Pembina PD Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diyakini belum akan mengambil sikap tegas atas keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jumat 30 Maret 2012.
"Memang SBY mau copot PKS? Saya kira sebelum mengambil langkah, Pak SBY pasti akan melakukan komunikasi politik," ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2012).
Menurut aturan yang ada, setiap terjadi ketidaksepahaman, maka akan dilakukan komunikasi terlebih dahulu. Tapi sampai sekarang komunikasi yang ditunggu-tunggu itu masih belum ada.
"Saya kira di butir 5 terkait code of conduct, ketika terjadi ketidaksepakatan hal strategis, maka diupayakan komunikasi politik. Sampai saat ini, belum ada komunikasi langsung baik dengan sekretaris Setgab maupun ketua Setgab," jelasnya.
Masih kata Abdul Hakim, keputusan politik yang diambil PKS untuk menolak kenaikan harga BBM adalah keputusan yang tepat dan dianggap sudah mewakili kepentingan masyarakat secara umum.
PKS berkoalisi demi kepentingan rakyat, jika keputusan merugikan rakyat tentu akan menolak berkompromi. "Koalisi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, kalau keputusan merugikan rakyat, kami tidak segan-segan untuk berseberangan dengan koalisi," tukasnya. (san)
"Memang SBY mau copot PKS? Saya kira sebelum mengambil langkah, Pak SBY pasti akan melakukan komunikasi politik," ujar Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/4/2012).
Menurut aturan yang ada, setiap terjadi ketidaksepahaman, maka akan dilakukan komunikasi terlebih dahulu. Tapi sampai sekarang komunikasi yang ditunggu-tunggu itu masih belum ada.
"Saya kira di butir 5 terkait code of conduct, ketika terjadi ketidaksepakatan hal strategis, maka diupayakan komunikasi politik. Sampai saat ini, belum ada komunikasi langsung baik dengan sekretaris Setgab maupun ketua Setgab," jelasnya.
Masih kata Abdul Hakim, keputusan politik yang diambil PKS untuk menolak kenaikan harga BBM adalah keputusan yang tepat dan dianggap sudah mewakili kepentingan masyarakat secara umum.
PKS berkoalisi demi kepentingan rakyat, jika keputusan merugikan rakyat tentu akan menolak berkompromi. "Koalisi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, kalau keputusan merugikan rakyat, kami tidak segan-segan untuk berseberangan dengan koalisi," tukasnya. (san)
()
