Keputusan DPR mengambang, timbulkan banyak masalah

Senin, 02 April 2012 - 11:50 WIB
Keputusan DPR mengambang,...
Keputusan DPR mengambang, timbulkan banyak masalah
A A A
Sindonews.com - Keputusan rapat paripurna DPR RI yang tidak jelas dan mengambang soal bahan bakar minyak (BBM) akan mengakibatkan kecenderungan terjadi permainan, penimbunan dan spekulan di pasar BBM bersubsidi.

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai, hasil keputusan sidang paripurna DPR terkait pembahasan Undang-Undang APBNP 2012 sama sekali belum menyelesaikan masalah.

"Pemerintah dan masyarakat harus menerima kenyataan bahwa keputusan Sidang Paripurna DPR tentang harga BBM sama sekali belum menyelesaikan masalah," ujar Bambang dalam pesan singkat yang diterima okezone, Senin (2/4/2012).

Model keputusan itu, sambung Bambang, justru mengeskalasi persoalan yaitu rakyat kembali terperangkap dalam ketidakpastian sementara kerusakan harga kebutuhan pokok di pasar semakin sulit diperbaiki. Bukan hanya isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang membuat rakyat tidak nyaman. Persoalan lain yang langsung dan sedang dihadapi rakyat hari-hari ini adalah naiknya harga kebutuhan pokok.

"Kenyataan ini menyengsarakan begitu banyak orang. Dan, tidak ada yang peduli, termasuk pemerintah sendiri," tuturnya.

Bambang mengatakan, harga kebutuhan pokok jelas tidak akan turun mengikuti keputusan sidang paripurna DPR tentang prospek harga BBM enam bulan ke depan. Sebab, keputusan yang memberi wewenang kepada pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi itu justru akan menjadi modal bagi para spekulan.

"Karena ketidakpastian harga BBM akan berlangsung selama enam bulan ke depan, selama rentang waktu itu pula para spekulan leluasa menggoreng harga komoditi kebutuhan pokok," kata Anggota Komisi III DPR ini.

Selain itu, lanjutnya, kecenderungan yang sama pun akan terjadi di pasar BBM bersubsidi. Spekulan akan terus berupaya melakukan penimbunan. Di banyak pelosok daerah sudah bermunculan pasar-pasar gelap yang menawarkan BBM bersubsidi dengan harga tinggi. Dengan keputusan Sidang Paripurna DPR seperti itu, bisa dipastikan bahwa pasar gelap BBM akan terus berlangsung. Bukan tidak mungkin akan terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di pelosok-pelosok daerah.

"Harus diakui, keputusan Sidang Paripurna DPR yang serba mengambang itu pun gagal meredam emosi publik. Bahkan, sebaliknya, banyak elemen masyarakat semakin marah karena DPR justru memberi peluang kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi," papar Wakil Bendahara Partai Golkar ini.

Sikap DPR yang demikian, menurut Bambang, akan terus direspons dengan gelombang protes yang berkelanjutan. Sebab, bagi mahasiswa, pekerja dan kaum tani, persoalan belum selesai kendati DPR berhasil membatalkan kenaikan harga BBM pada 1 April 2012. (wbs)
()
Berita Terkini
Istana Terima Tuntutan...
Istana Terima Tuntutan BEM SI Jateng Soal Kuatkan Rupiah, tapi...
TAUD Khawatir Barang...
TAUD Khawatir Barang Bukti Kasus Andrie Yunus Dimusnahkan PN Militer
Chatib Basri di Ajang...
Chatib Basri di Ajang Perang Ideologi Ekonomi
TAUD Ajukan Penghentian...
TAUD Ajukan Penghentian Sidang Kasus Andrie Yunus ke Pengadilan Militer Jakarta
Milad ke-24, BSMI Komitmen...
Milad ke-24, BSMI Komitmen Kokohkan Pelayanan Kemanusiaan Bagi Indonesia dan Dunia
Mensesneg Tegaskan Belum...
Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet
Infografis
Ini Rincian Gaji Anggota...
Ini Rincian Gaji Anggota DPR Jadi Rp65,5 Juta usai Pemangkasan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved