Partai Nasdem tolak keras kenaikan BBM

Jum'at, 30 Maret 2012 - 09:30 WIB
Partai Nasdem tolak...
Partai Nasdem tolak keras kenaikan BBM
A A A
Sindonews.com - Aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi terus disuarakan. Setelah sebelumnya Partai Golkar dan Partai Kedailan Sejahterah secara terang-terangan menolak kenaikan harga BBM, pesan tersebut juga disampaikan Partai NasDem.

Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Hary Tanoesoedibjo mengatakan, Partai NasDem secara tegas menentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, masih banyak cara lain untuk mengatasi anggaran belanja negara yang membengkak.

“Pemerintah seharusnya dapat mencari solusi lain yang tidak membebani rakyat,” kata Hary kepada Sindonews di Jakarta, Jumat 30 Maret 2012.

Seperti diketahui, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat menolak rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan BBM dinilai malah makin memiskinkan rakyat.

Anggota DPRD dari Fraksi PKS Lalu Suryade menyatakan, pihaknya telah menerima arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS terkait rencana kenaikan harga BBM.

"Maka kami mengolaborasi pusat. Intinya kami ikut tolak kenaikan BBM. Walau baru rencana, dampak rencana kenaikan BBM sudah ada. Harga bangunan sudah mulai naik," ungkapnya dalam media gathering di sebuah kafe di Jalan Sulanjana Bandung.

Sementara itu, Partai Golkar (PG) juga sepakat menolak kenaikan harga BBM. Sekjen partai berlambang pohon beringin ini, Idrus Marham mengatakan, penolakan terjadi berdasarkan kesepakatan rapat pimpinan partai politik yang digalar pada Kamis, kemarin.

Partai Golkar mengeluarkan empat poin untuk merespons isu kenaikan harga BBM yang berkembang akhir-akhir ini. Pertama, kata Idrus, Partai Golkar berpandangan pada saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM. (wbs)
()
Berita Terkini
Pakar Hukum: Secara...
Pakar Hukum: Secara Yuridis Pemeriksaan Mantan Jampidsus Tak Perlu Izin Kapolri dan Pejabat Negara Lainnya
Anggaran Rehab-Rekon...
Anggaran Rehab-Rekon Mulai Didistribusikan, Tito Minta K/L Informasikan Rencana Program pada Kepala Daerah
Roy Suryo: Rismon Tak...
Roy Suryo: Rismon Tak Layak Jadi Saksi di Kasus Ijazah Jokowi
Menteri Dody Ungkap...
Menteri Dody Ungkap Masalah Internal Kementerian PU Sangat Serius, Bongkar Berbagai Kasus termasuk Korupsi
OTT di Lombok Barat,...
OTT di Lombok Barat, KPK Sita Barang Bukti Rp9,06 Miliar
Kemendagri Kawal Penanganan...
Kemendagri Kawal Penanganan Tuberkulosis dalam RPJMD, RKPD, hingga APBD
Infografis
Membaca Kode Keras dalam...
Membaca Kode Keras dalam 15 Beat yang Muncul saat Kerusuhan Jakarta
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved