IPW desak Komisi I-KPK cek proyek TNI AL
Rabu, 21 Maret 2012 - 10:06 WIB
IPW desak Komisi I-KPK cek proyek TNI AL
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap tegas. Mereka melakukan pengecekan secara detail proyek pembelian tiga unit kapal perang korvet buatan Inggris oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL).
"Kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) tersebut bermasalah. Sistem stabilasasi senjatanya bermasalah sehingga daya tembakannya tidak akurat. Dalam kecepatan tinggi posisi kapal kerap agak miring," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilis yang diterima Sindonews, Rabu (21/3/2012).
Pada awalnya, sambung Neta, kapal perang itu pesanan Brunei tahun 2002. Tapi setelah tiga kali melakukan uji coba, Brunei menolak membelinya. Lalu, kapal ini ditawarkan ke Vietnam yang juga menolak untuk membelinya. Ironisnya, TNI AL malah ingin membeli kapal perang bermasalah ini.
"IPW mengingatkan, DPR dan KPK harus mengarahkan TNI dalam membeli alutsistanya. Sehingga kekuatan alutsista TNI dapat dimaksimalkan, dievaluasi dan terhindar dari markup dan korupsi. TNI jangan sampai dipecundangi mafia-mafia proyek yang membuatnya hanya mendapatkan alutsista 'sampah' dari negara-negara barat,"tambahnya.
Ditambahkan, akhir Februari 2012 lalu, TNI AL minta dukungan Komisi I agar bisa membeli tiga kapal perang tersebut. Untuk itu, IPW mendesak Komisi I untuk menolak proyek tersebut dan KPK segara melakukan pengecekan adanya dugaan markup anggaran. (san)
"Kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) tersebut bermasalah. Sistem stabilasasi senjatanya bermasalah sehingga daya tembakannya tidak akurat. Dalam kecepatan tinggi posisi kapal kerap agak miring," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam rilis yang diterima Sindonews, Rabu (21/3/2012).
Pada awalnya, sambung Neta, kapal perang itu pesanan Brunei tahun 2002. Tapi setelah tiga kali melakukan uji coba, Brunei menolak membelinya. Lalu, kapal ini ditawarkan ke Vietnam yang juga menolak untuk membelinya. Ironisnya, TNI AL malah ingin membeli kapal perang bermasalah ini.
"IPW mengingatkan, DPR dan KPK harus mengarahkan TNI dalam membeli alutsistanya. Sehingga kekuatan alutsista TNI dapat dimaksimalkan, dievaluasi dan terhindar dari markup dan korupsi. TNI jangan sampai dipecundangi mafia-mafia proyek yang membuatnya hanya mendapatkan alutsista 'sampah' dari negara-negara barat,"tambahnya.
Ditambahkan, akhir Februari 2012 lalu, TNI AL minta dukungan Komisi I agar bisa membeli tiga kapal perang tersebut. Untuk itu, IPW mendesak Komisi I untuk menolak proyek tersebut dan KPK segara melakukan pengecekan adanya dugaan markup anggaran. (san)
()
