DPR perlu sistem punishment
Senin, 12 Maret 2012 - 09:04 WIB
DPR perlu sistem punishment
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah dugaan korupsi yang melibatkan beberapa anggota DPR antara lain akibat sistem. Moralitas, transparansi, dan akuntabilitas perencanaan, pembahasan, serta pelaksanaan sistem di DPR masih relatif rendah.
Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis mengatakan, aturan baku dan detail penganggaran tidak pernah dijalankan di DPR,bahkan di berbagai lembaga penyelenggara negara. "Tidak ada sistem reward and punishment serta keteladanan," katanya di Jakarta, kemarin.
Kurangnya keteladanan, lanjut Harry, termasuk fasilitas mewah yang digunakan, menjadi pendorong pula timbulnya perilaku korupsi angggota Dewan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparasi Anggara (Fitra) Yuna Farhan menuturkan, ada faktor pendorong beberapa anggota DPR melakukan korupsi.
"Banggar (Badan Anggaran) dan anggota DPR bisa menjadi mesin uang parpolnya. Ini menunjukkan demokrasi yang diciptakan oleh mereka dengan biaya tinggi. Mau tidak mau ada tekanan dari parpol,anggota Dewan korupsi," tuturYuna.
Dia melanjutkan, lobi politik yang terjadi di luar gedung Dewan guna mengegolkan anggaran kepada perusahaan atau kontaktor tertentu untuk menangani proyek-proyek DPR dan pemerintahan turut memperparah korupsi di parlemen.
"Kan sering setelah paripurna bulan Agustus, mereka masih lanjut September bahkan dibahas lagi di luar. Proses di Dewan kalau kita cermati selama ini juga masih tertutup walaupun secara formal terbuka," katanya.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yahdil Abdi Harahap menilai, sistem tidak bisa disalahkan secara menyeluruh dalam menyikapi maraknya dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPR. Dia mengakui, sistem penganggaran pun belum sempurna.
"Anggota Dewan yang ditempatkan pada posisi di beberapa komisi juga tidak melalui seleksi secara integritas dan kredibilitas. Letak permasalahan penting adalah pada mentalitas anggota dewan. Porsi mentalitas ini sangat luar biasa mempengaruhi perilaku korupsi di semua sektor dan intitusi," tutur Yahdil.
Peneliti The Political Literacy Institute Dirga Maulana melihat korupsi yang terjadi di parlemen menunjukkan perilaku politik wakil rakyat hampir sampai titik nadir.
Sistem yang lemah diperparah dengan kedewasaan berpolitik yang belum matang seringkali membuat anggota parlemen terjebak untuk terlibat korupsi. (san)
Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Azis mengatakan, aturan baku dan detail penganggaran tidak pernah dijalankan di DPR,bahkan di berbagai lembaga penyelenggara negara. "Tidak ada sistem reward and punishment serta keteladanan," katanya di Jakarta, kemarin.
Kurangnya keteladanan, lanjut Harry, termasuk fasilitas mewah yang digunakan, menjadi pendorong pula timbulnya perilaku korupsi angggota Dewan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparasi Anggara (Fitra) Yuna Farhan menuturkan, ada faktor pendorong beberapa anggota DPR melakukan korupsi.
"Banggar (Badan Anggaran) dan anggota DPR bisa menjadi mesin uang parpolnya. Ini menunjukkan demokrasi yang diciptakan oleh mereka dengan biaya tinggi. Mau tidak mau ada tekanan dari parpol,anggota Dewan korupsi," tuturYuna.
Dia melanjutkan, lobi politik yang terjadi di luar gedung Dewan guna mengegolkan anggaran kepada perusahaan atau kontaktor tertentu untuk menangani proyek-proyek DPR dan pemerintahan turut memperparah korupsi di parlemen.
"Kan sering setelah paripurna bulan Agustus, mereka masih lanjut September bahkan dibahas lagi di luar. Proses di Dewan kalau kita cermati selama ini juga masih tertutup walaupun secara formal terbuka," katanya.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yahdil Abdi Harahap menilai, sistem tidak bisa disalahkan secara menyeluruh dalam menyikapi maraknya dugaan korupsi yang melibatkan anggota DPR. Dia mengakui, sistem penganggaran pun belum sempurna.
"Anggota Dewan yang ditempatkan pada posisi di beberapa komisi juga tidak melalui seleksi secara integritas dan kredibilitas. Letak permasalahan penting adalah pada mentalitas anggota dewan. Porsi mentalitas ini sangat luar biasa mempengaruhi perilaku korupsi di semua sektor dan intitusi," tutur Yahdil.
Peneliti The Political Literacy Institute Dirga Maulana melihat korupsi yang terjadi di parlemen menunjukkan perilaku politik wakil rakyat hampir sampai titik nadir.
Sistem yang lemah diperparah dengan kedewasaan berpolitik yang belum matang seringkali membuat anggota parlemen terjebak untuk terlibat korupsi. (san)
()
