Pengadaan Sukhoi, Menhan persilakan KPK lakukan audit

Sindonews.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro membantah tudingan sejumlah kalangan, terkait pembelian enam unit pesawat Sukhoi SU-30Mk2 baru dari Rusia melalui broker.

Menurut Menhan, harga dalam kontrak pembelian itu memang cukup tinggi karena termasuk biaya latihan penerbang dan simulasi. Purnomo menerangkan, kontrak pengadaan jet tempur Rusia itu diteken dengan perwakilan resmi Rusia di Indonesia, Rosoboronexport.

“Pemerintah Rusia menunjuk Rosoboronexport. Jadi, kalau mereka mau cari tukang sapu dari Indonesia, itu urusan mereka. Itu bukan urusan kita,” tandas Purnomo seusai mengikuti sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di Jakarta kemarin.

Proses pembelian Sukhoi, jelas Menhan, diawali dari pengajuan TNI Angkatan Udara selaku pengguna ke Mabes TNI. Selanjutnya, diteruskan ke Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk diproses melalui rapat.

Dia mengungkapkan, memang ada perbedaan harga beli dibandingkan dengan pembelian dalam kontrak 2007 silam, sebab harus menyesuaikan dengan eskalasi maupun inflasi.

“Gaji pegawai kita saja naik,” tegasnya. Menurut Purnomo, jika pada saat itu harga Sukhoi sekitar USD55 juta per unit, sekarang mencapai lebih dari USD470 juta untuk enam unit.

“Tapi jangan dilihat nilai kontraknya segitu, dibagi enam, wow harganya besar!. Karena nilai kontrak ada tambahannya lagi. Seperti engine, sparepart, dan training,” bebernya.

Karena itu, Menhan mempertanyakan tudingan yang menyebutkan telah terjadi penggelembungan dalam pengadaan Sukhoi. Bahkan, Purnomo mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Inspektorat Jenderal Kemhan, lembaga swadaya masyarakat,maupun media ikut mengaudit data kontrak anggaran Kemhan.

Purnomo meyakini, prosedur pembelian sudah dilakukan sesuai aturan dan mekanisme berlaku. “Hati-hati melihat nilai kontrak. Kalau dibisiki orang jangan sampai dapat masukan dari orang yang kecewa. Informasinya harus akurat,” ujarnya.

Sekjen Kemhan Marsekal Madya TNI Eris Herryanto menambahkan, sejak diputuskan akan membeli Sukhoi, pemerintah langsung dihubungkan ke Rosoboronexport.

“Kita sampaikan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Setelah disampaikan, mereka memberikan penawaran, terus disampaikan ke Mabes TNI dan ke Kemhan,” jelasnya.

Bahkan, menurut Eris, usulan itu dibahas dalam sidang untuk dicari titik temu antara penawaran dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan TNI AU.(lin)