Ada tradisi legisatif pemburu anggaran
Minggu, 04 Maret 2012 - 20:40 WIB
Ada tradisi legisatif pemburu anggaran
A
A
A
Sindonews.com - Putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Kalimantan Timur menambah deretan panjang putusan bebas terhadap terdakwa kasus korupsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan mengatakan hal ini menjadi penting untuk memberikan anotasi terhadap putusan bebas dalam prespektif pengelolaan anggaran.
"Ada semacam tradisi dalam kancah perpolitikan pendorong lahirnya, legislatif pemburu anggaran," ujarnya saat konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (4/2/2012).
Lebih lanjut Yona mengungkapkan bahwa anggaran dipandang sebagai arena perebutam sumber daya publik antara berbagai kepentingan baik aktor di dalam lingkaran sistem politik yang berlaku maupun kelompok kepentingan lain yang memiliki pengaruh terhadap keputusan politik anggaran.
"Ini terjadi jika partisipasi legislatif efektif dalam proses pengganggaran," kata Yona.
Padahal menurutnya, fungsi DPRD sendiri yakni menjamin pentingnya mekanisme check and balance untuk akuntabilitas dan transparasi pemerintah serta memastikan pemberian layanan publik yang efisien.
"Persoalan fungsi anggaran yang dimiliki legislatif, layaknya kekuasaan dan cenderung memiliki watak untuk disalahgunakan," jelasnya.(azh)
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan mengatakan hal ini menjadi penting untuk memberikan anotasi terhadap putusan bebas dalam prespektif pengelolaan anggaran.
"Ada semacam tradisi dalam kancah perpolitikan pendorong lahirnya, legislatif pemburu anggaran," ujarnya saat konferensi pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (4/2/2012).
Lebih lanjut Yona mengungkapkan bahwa anggaran dipandang sebagai arena perebutam sumber daya publik antara berbagai kepentingan baik aktor di dalam lingkaran sistem politik yang berlaku maupun kelompok kepentingan lain yang memiliki pengaruh terhadap keputusan politik anggaran.
"Ini terjadi jika partisipasi legislatif efektif dalam proses pengganggaran," kata Yona.
Padahal menurutnya, fungsi DPRD sendiri yakni menjamin pentingnya mekanisme check and balance untuk akuntabilitas dan transparasi pemerintah serta memastikan pemberian layanan publik yang efisien.
"Persoalan fungsi anggaran yang dimiliki legislatif, layaknya kekuasaan dan cenderung memiliki watak untuk disalahgunakan," jelasnya.(azh)
()
